“Kita juga harus memahami kebangkitan ideologi ekstrem, ultranasionalisme, dan neo-Naziisme sebagai ancaman terhadap stabilitas internasional, khususnya ketika ideologi tersebut digunakan untuk memperuncing konflik dan perang proksi”.
Oleh Marsekal Pertama TNI (Purn.) R. Agung "Sharky" Sasongkojati
Dibacakan dalam seminar geopolitik; NEOKOLONIALISME-NEONAZISME; TANTANGAN DUNIA MULTIPOLAR NEGARA-NEGARA SELATAN DAN ASEAN, di Auditorium Mulyono Sudirman, Fakultas Kedokteran, UPN "Veteran", Jakarta, 5 November 2026. Diselenggarakan oleh Global Thinkers Institute-GTI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Jakarta, dan Global Future Institute-GFI.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati pimpinan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, para dosen, akademisi, serta seluruh mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional yang saya banggakan.
Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan perspektif mengenai perubahan geopolitik dan militer dunia.
Saya ingin mengawali paparan ini dengan sebuah pertanyaan mendasar: apakah dunia saat ini sedang mengalami perubahan keseimbangan kekuatan biasa, atau sesungguhnya sedang menyaksikan berakhirnya suatu arsitektur kekuasaan global yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga dekade?
Menurut saya, kita sedang menyaksikan proses transformasi yang jauh lebih besar. Dominasi unipolar Amerika Serikat setelah runtuhnya Uni Soviet mulai menghadapi tantangan serius. Tiongkok berkembang sebagai kekuatan ekonomi dan industri, Rusia kembali memproyeksikan kekuatan militernya, sementara negara-negara Global South semakin berani memperjuangkan kedaulatan ekonomi dan politiknya.
Namun, perubahan tersebut tidak hanya berlangsung melalui perang konvensional. Persaingan juga berlangsung melalui instrumen ekonomi, diplomasi, informasi, hukum internasional, teknologi, dan pembentukan opini publik.
Karena itu, saya akan membahas perubahan ini melalui perjalanan sejarah, mulai dari merkantilisme dan kolonialisme, bipolaritas Perang Dingin, unipolaritas Amerika Serikat, hingga konsolidasi multipolarisme dan implikasinya bagi Indonesia.
Pesan utama saya adalah: dalam dunia yang semakin kompetitif, kedaulatan tidak cukup hanya dipertahankan melalui diplomasi. Kedaulatan harus didukung oleh kekuatan nasional yang nyata.
SEJARAH MERKANTILISME HINGGA RUNTUHNYA MULTIPOLARI LAMA
Untuk memahami geopolitik kontemporer, kita perlu kembali ke akar sejarah kolonialisme modern.
Kolonialisme Eropa pada dasarnya tidak dimulai hanya melalui ekspansi militer. Ia berkembang dari pertemuan antara kepentingan kapitalisme merkantilis, penguasaan perdagangan internasional, dan kekuatan maritim.
Pada abad ke-16 hingga ke-18, perusahaan seperti VOC dan East India Company bukan sekadar perusahaan perdagangan. Mereka memperoleh kewenangan khusus dari negara asalnya untuk membangun benteng, memelihara pasukan bersenjata, membuat perjanjian, dan menjalankan fungsi pemerintahan di wilayah tertentu.
Dengan kata lain, kita melihat bentuk awal integrasi instrumen kekuatan nasional yang sekarang dikenal sebagai DIME: Diplomatic, Informational, Military, dan Economic.
VOC di Nusantara memperlihatkan bagaimana kepentingan perdagangan dapat dipaksakan melalui kekuatan militer dan rekayasa politik lokal. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) milik Belanda dan East India Company (EIC) milik Inggris bertindak sebagai "negara di dalam negara". Di Nusantara, VOC menggunakan armada kapal bersenjata untuk memaksakan monopoli cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (1621), mengusir pedagang asing, serta mengeksekusi perjanjian vassal dengan raja-raja lokal melalui taktik divide et impera. VOC melancarkan intervensi militer dan kudeta istana dalam Perang Takhta Jawa untuk mengganti raja-raja anti-VOC dengan figur komprador. Di India, East India Company (EIC) menerapkan taktik serupa dengan operasi regime change terhadap Nawab Siraj ud-Daulah dalam Perang Plassey (1757), dengan menyuap jenderal internal Mir Jafar, menyeberangkan kekuasaan ke tangan Inggris. IEC menguras kekayaan kekaisaran Mughal dan mengubah perusahaan dagang menjadi penguasa teritorial bersenjata masif.
Memasuki abad ke-19, Revolusi Industri mengubah kebutuhan imperium Eropa. Mereka tidak lagi sekadar membutuhkan rempah-rempah, tetapi juga minyak, karet, batu bara, mineral, dan pasar bagi produk industrinya.
Konferensi Berlin 1884–1885 memperlihatkan bagaimana kekuatan Eropa membagi wilayah Afrika berdasarkan kepentingan imperium, tanpa mempertimbangkan secara memadai struktur masyarakat lokal.
Kemudian, persaingan antarkekuatan imperium mencapai puncaknya dalam Perang Dunia I dan II. Enam imperium lama mengalami kehancuran atau transformasi besar. Perang Dunia II juga melemahkan kemampuan ekonomi Inggris dan Prancis untuk mempertahankan koloninya.
Indonesia merupakan bagian dari gelombang besar perjuangan kemerdekaan tersebut.
Dari kehancuran multipolarisme imperium Eropa, dunia kemudian memasuki bipolaritas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Tetapi ada pelajaran sejarah yang perlu kita garis bawahi: penguasaan perdagangan, sumber daya, jalur logistik, dan instrumen politik sering kali menjadi fondasi ekspansi kekuatan militer.
Kolonialisme klasik mungkin telah berakhir secara formal, tetapi pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan sumber daya dan rantai pasok global tetap relevan sampai hari ini.
EVOLUSI INSTRUMENTS OF NATIONAL POWER DAN PERANG ASIMETRIS
Setelah Perang Dunia II, dunia memasuki era bipolaritas. Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki kemampuan militer yang sangat besar, termasuk senjata nuklir.
Ancaman kehancuran bersama atau Mutually Assured Destruction menyebabkan kedua negara sangat berhati-hati untuk berperang secara langsung.
Akibatnya, persaingan dipindahkan ke berbagai instrumen kekuatan nasional.
Amerika membangun NATO, sementara Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa. Keduanya menggunakan propaganda, bantuan ekonomi, intelijen, dukungan militer, dan perang proksi untuk memperluas pengaruh.
Indonesia memiliki pengalaman penting melalui Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Negara-negara yang baru merdeka berusaha membangun posisi politik sendiri agar tidak menjadi objek persaingan dua blok.
Di sinilah kita melihat bahwa diplomasi juga dapat menjadi instrumen perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar.
Kemudian, Perang Korea dan Vietnam memperlihatkan keterbatasan keunggulan militer konvensional. Dalam Perang Vietnam, Amerika Serikat memiliki superioritas teknologi udara dan daya tembak yang sangat besar. Namun, kekuatan tersebut tidak otomatis menghasilkan kemenangan politik.
Jaringan logistik, kedalaman geografis, kemampuan adaptasi, dan ketahanan masyarakat Vietnam membuat perang menjadi semakin mahal bagi Amerika.
Pengalaman serupa dialami Uni Soviet di Afghanistan pada 1979–1989. Dukungan Amerika melalui Operation Cyclone kepada Mujahidin, termasuk penyediaan rudal Stinger, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan biaya operasi militer Soviet.
Pada Desember 1991, Uni Soviet akhirnya bubar.
Pelajaran strategis dari periode ini sangat penting: kekuatan militer terbesar sekalipun dapat mengalami kekalahan strategis ketika tujuan politik tidak tercapai dan biaya perang melampaui manfaat yang diperoleh.
Artinya, ukuran kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah pesawat, kapal perang, tank, atau rudal. Kemenangan juga ditentukan oleh kemampuan mempertahankan kehendak politik, legitimasi, ekonomi, dan daya tahan nasional.
UNIPOLARITAS AS, LAWFARE, & ARSITEKTUR HEGEMONI GLOBAL
Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 melahirkan apa yang dikenal sebagai Unipolar Moment, yaitu periode ketika Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan tanpa pesaing setara.
Amerika tidak hanya memiliki superioritas militer. Pengaruhnya juga tertanam dalam arsitektur ekonomi dan keuangan internasional, jaringan aliansi, teknologi, serta lembaga-lembaga global.
Kita harus memahami bahwa hegemoni tidak selalu dipertahankan melalui kekuatan militer. Hegemoni juga dipertahankan melalui kemampuan membentuk aturan, menentukan standar, mengendalikan akses pasar, dan membangun legitimasi internasional.
Dalam perspektif Gramsci, dominasi yang paling kuat bukan sekadar kemampuan memaksa, tetapi kemampuan membuat pihak lain menerima suatu tatanan sebagai sesuatu yang wajar.
Namun, ketika konsensus tidak cukup, instrumen pemaksaan dapat digunakan melalui sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, operasi intelijen, atau intervensi militer.
Kita dapat melihat berbagai contoh dalam sejarah, mulai dari Irak 2003 hingga Libya 2011.
Dalam perkembangan Eropa Timur, ekspansi NATO setelah Perang Dingin juga menjadi salah satu sumber ketegangan geopolitik antara Rusia dan Barat. Ukraina kemudian menjadi arena konflik yang memperlihatkan kompleksitas persaingan tersebut.
Kita juga harus membahas fenomena kebangkitan kembali ultranasionalisme radikal dan elemen neo-Nazi di sejumlah kelompok politik dan militer Eropa Timur. Fenomena ini perlu dibaca secara historis dan kritis, tanpa menyamakan seluruh masyarakat atau pemerintahan suatu negara dengan kelompok ekstrem tersebut.
Sementara itu, di Asia-Pasifik, pembentukan AUKUS dan penguatan QUAD menunjukkan bagaimana Amerika Serikat membangun arsitektur kemitraan keamanan untuk mempertahankan pengaruhnya menghadapi kebangkitan Tiongkok.
Dengan demikian, persaingan global tidak lagi hanya mengenai siapa yang mempunyai kekuatan militer paling besar, tetapi juga siapa yang mampu mengendalikan arsitektur sistem internasional.
KONSOLIDASI BRICS+, DEDOLARISASI, & PERLAWANAN GLOBAL SOUTH
Memasuki dekade 2020-an, dominasi unipolar mulai menghadapi tantangan struktural.
Salah satu faktor penting adalah penggunaan sistem keuangan sebagai instrumen tekanan geopolitik atau yang dikenal sebagai weaponization of finance.
Pembekuan cadangan devisa Bank Sentral Rusia setelah invasi Ukraina tahun 2022 menimbulkan pertanyaan besar bagi banyak negara: apakah aset negara yang disimpan dalam sistem keuangan internasional benar-benar terlindungi dari pertimbangan politik ?
Pertanyaan ini mendorong berbagai negara mencari alternatif transaksi, termasuk penggunaan mata uang lokal, pengembangan sistem pembayaran alternatif, dan penguatan lembaga pendanaan di luar arsitektur keuangan tradisional Barat.
Di sinilah BRICS+ menjadi penting.
BRICS bukan berarti telah menjadi satu blok militer atau satu kesatuan politik yang sepenuhnya solid. Kepentingan anggotanya tetap berbeda. Namun, forum ini mencerminkan meningkatnya keinginan sejumlah negara untuk membangun pilihan ekonomi dan diplomatik yang lebih beragam.
Kita mengenal Local Currency Settlement, sistem CIPS Tiongkok, SPFS Rusia, dan New Development Bank.
Semua itu merupakan bagian dari upaya diversifikasi sistem ekonomi internasional, meskipun proses dedolarisasi masih menghadapi berbagai hambatan dan belum menggantikan dominasi dolar secara keseluruhan.
Bagi Indonesia, persoalan ini sangat relevan
Kebijakan hilirisasi nikel menunjukkan bahwa negara pemilik sumber daya memiliki peluang memperbesar nilai tambah ekonomi melalui pengolahan di dalam negeri.
Dalam perspektif geopolitik ekonomi, ini merupakan kebangkitan Resource Owner Power.
Kita tidak boleh hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara keuntungan industri, teknologi, pembiayaan, dan perdagangan dinikmati negara lain.
Namun, hilirisasi juga harus didukung teknologi, kualitas industri, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan kemampuan menciptakan nilai tambah domestik.
Pelajaran yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kedaulatan ekonomi harus dibangun melalui penguasaan kapasitas produksi, bukan hanya kepemilikan sumber daya alam.
STUDI KASUS IRAN: MENGGESER CENTER OF GRAVITY & PERANG ATRISI
Iran memberikan studi kasus yang menarik mengenai bagaimana sebuah negara dengan keterbatasan ekonomi dan teknologi tertentu membangun strategi pertahanan asimetris.
Sejak Revolusi 1979, Iran menghadapi berbagai bentuk tekanan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi.
Iran menyadari bahwa mereka tidak mungkin menandingi Amerika Serikat secara simetris dalam jumlah kapal induk, pesawat tempur siluman, maupun kemampuan proyeksi kekuatan global.
Karena itu, Iran mengembangkan pendekatan berbeda.
Mereka membangun kemampuan rudal balistik, rudal jelajah, drone tempur, jaringan pertahanan terdistribusi, dan kemampuan Anti-Access/Area Denial atau A2/AD.
Tujuannya bukan sekadar menghancurkan kekuatan lawan, melainkan menaikkan biaya intervensi militer terhadap Iran.
Salah satu contoh penting adalah penggunaan drone Shahed. Senjata yang relatif murah dapat memaksa lawan Kehabisan Amunisi Dalam menggunakan sistem pertahanan udara yang jauh lebih mahal.
Inilah yang disebut Cost-Imbalance Warfare.
Dalam peperangan modern, kita tidak cukup menghitung berapa banyak sasaran yang dihancurkan. Kita juga harus menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menghancurkan sasaran tersebut.
Iran juga mengembangkan jaringan mitra regional yang dikenal sebagai Axis of Resistance, termasuk Ansarullah di Yaman, Hizbullah di Lebanon, dan berbagai kelompok bersenjata di Irak.
Jaringan ini memperluas dimensi strategis konflik melampaui wilayah nasional Iran.
Gangguan pelayaran di Laut Merah dan kawasan Bab el-Mandeb memperlihatkan bagaimana konflik regional dapat berdampak pada biaya logistik dan perdagangan dunia.
Namun, kita juga harus melihat bahwa perang atrisi memiliki risiko besar. Ketahanan asimetris bukan berarti kebal terhadap serangan. Infrastruktur, kepemimpinan, kemampuan industri, dan dukungan domestik tetap dapat mengalami tekanan berat.
Karena itu, pelajaran dari Iran bukanlah bahwa seluruh negara harus meniru model pertahanannya.
Pelajaran utamanya adalah: negara yang tidak mampu menandingi kekuatan besar secara simetris masih dapat membangun daya tangkal melalui kombinasi teknologi, geografi, ketahanan industri, dan strategi Asimetris Sesuai Situasi dan Kondisi Negerinya.
MARITIME/AIR POWER BARAT VS LAND POWER & KETAHANAN ASIMETRIS EURASIA
Dalam memahami perubahan geopolitik dunia, terdapat tiga konsep klasik yang sangat relevan: Maritime Power, Air Power, dan Land Power.
Alfred Thayer Mahan menjelaskan pentingnya penguasaan laut sebagai fondasi kekuatan nasional.
Giulio Douhet dan Billy Mitchell mengembangkan pemikiran tentang pentingnya dominasi udara dalam peperangan modern.
Sementara Halford Mackinder menempatkan daratan Eurasia sebagai ruang geopolitik yang memiliki arti sangat strategis.
Amerika Serikat merupakan representasi utama kekuatan maritim dan udara modern. Kemampuan kapal induk, pangkalan luar negeri, armada pesawat tempur, dan jaringan logistik global memberikan kemampuan proyeksi kekuatan yang luar biasa.
Namun, perkembangan teknologi telah mengubah kalkulasi tersebut.
Sistem pertahanan udara terpadu, rudal antikapal, drone, dan sistem A2/AD membuat proyeksi kekuatan maritim dan udara menjadi semakin kompleks.
Kita dapat melihat perkembangan rudal antikapal Tiongkok, seperti DF-21D dan DF-26, sebagai bagian dari strategi untuk membatasi ruang gerak armada kapal induk lawan.
Selain itu, perang Rusia-Ukraina memperlihatkan kembali pentingnya kapasitas industri pertahanan dan kemampuan memproduksi amunisi dalam jumlah besar.
Dalam perang berkepanjangan, negara tidak cukup hanya memiliki teknologi tercanggih. Negara juga harus mampu mempertahankan pasokan amunisi, suku cadang, bahan bakar, dan sistem logistik.
Di sinilah konsep Strategic Depth menjadi penting.
Kedalaman geografis dan industri memberikan kemampuan untuk menyerap serangan, memindahkan fasilitas penting, mempertahankan produksi, serta melanjutkan operasi dalam jangka panjang.
Bagi Indonesia, pemikiran ini sangat relevan.
Sebagai negara kepulauan, kita tidak boleh hanya membangun kekuatan darat, laut, atau udara secara terpisah. Kita harus membangun interoperabilitas antarmatra dengan memanfaatkan karakter geografis Indonesia.
Kekuatan udara harus mampu mendukung kekuatan laut, kekuatan laut harus melindungi jalur logistik, dan kekuatan darat harus menjamin pertahanan wilayah serta keberlangsungan operasi nasional.
SINTESIS STRATEGIS GLOBAL SOUTH, LAWFARE, & PERANG DOMAIN KOGNITIF
Sampai pada bagian ini, kita dapat melihat bahwa persaingan geopolitik modern tidak hanya berlangsung melalui perang terbuka.
Ada instrumen lain yang semakin penting, yaitu lawfare dan cognitive domain warfare.
Lawfare adalah penggunaan instrumen hukum untuk mencapai tujuan strategis. Dalam konteks internasional, peraturan, perjanjian, arbitrase, dan mekanisme hukum dapat menjadi arena persaingan kepentingan.
Bagi Indonesia, isu ini harus dipahami secara serius, terutama berkaitan dengan pengelolaan ruang udara, pengelolaan wilayah laut, sumber daya energi, dan sumber daya alam.
Kita harus memahami perbedaan antara kedaulatan wilayah udara berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan pengaturan pelayanan navigasi penerbangan melalui Flight Information Region atau FIR.
Pengaturan FIR merupakan persoalan pelayanan keselamatan penerbangan dan tidak dengan sendirinya memindahkan kedaulatan negara. Namun, penguatan kendali operasional dan koordinasi pertahanan udara serta penegakan hukum udara tetap utama bagi menjaga kepentingan nasional kita diutamakan bukan kepentingan pihak lain.
Demikian pula dengan UNCLOS 1982 dan rezim Alur Laut Kepulauan Indonesia. Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan yang harus dipahami serta dilaksanakan secara konsisten namun tidak harus mengorbankan kepentingan nasional.
Di bidang ekonomi, Indonesia juga perlu memiliki kemampuan menghadapi sengketa investasi dan arbitrase internasional tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
Namun, saya ingin menekankan satu hal lain: pertempuran terbesar juga terjadi di domain kognitif.
Sebuah bangsa dapat memiliki wilayah luas, sumber daya besar, dan jumlah penduduk yang banyak, tetapi tetap mengalami kelemahan apabila elite dan masyarakatnya memiliki inferiority complex.
Ketika suatu bangsa selalu merasa tidak mampu, selalu menganggap kekuatan asing lebih superior, dan selalu takut mengambil keputusan mandiri, maka ketergantungan pada pihak luar menjadi bagian dari pola pikir nasional.
Karena itu, kita memerlukan apa yang saya sebut sebagai Cognitive Resilience atau ketahanan kognitif.
Ketahanan ini bukan berarti menolak kritik, menutup diri dari dunia luar, atau membangun permusuhan terhadap negara lain.
Sebaliknya, ketahanan kognitif berarti mampu membedakan kepentingan nasional dari propaganda, memahami kepentingan pihak lain, serta mengambil keputusan berdasarkan kepentingan Indonesia sendiri.
EMPAT PILAR ANALISIS TAKTIS DOKTRIN BEBAS-AKTIF NKRI
Dari seluruh perkembangan tersebut, saya ingin menawarkan empat pilar analisis strategis bagi Indonesia.
Pilar Pertama Adalah Realpolitik Multipolar.
Indonesia harus memahami bahwa dunia internasional bergerak berdasarkan kepentingan, kekuatan, dan kalkulasi strategis. Karena itu, kita tidak boleh hanya mengandalkan asumsi bahwa semua negara akan selalu bertindak berdasarkan prinsip normatif yang sama.
Pilar Kedua Adalah Kontra-Lawfare.
Indonesia harus memperkuat kemampuan hukum, diplomasi, ekonomi, dan pertahanan untuk memastikan bahwa instrumen hukum internasional tidak menjadi penghambat pelaksanaan kedaulatan nasional.
Pilar Ketiga Adalah Pemberantasan Victim Mentality Dan Pembangunan Benteng Kontra-Kudeta.
Kita harus memiliki ketahanan politik, sosial, dan informasi agar masyarakat tidak mudah dipecah melalui manipulasi informasi, polarisasi, dan intervensi kepentingan eksternal.
Kita juga harus memahami kebangkitan ideologi ekstrem, ultranasionalisme, dan neo-Naziisme sebagai ancaman terhadap stabilitas internasional, khususnya ketika ideologi tersebut digunakan untuk memperuncing konflik dan perang proksi.
Pilar Keempat Adalah Doktrin Postur Kekuatan NKRI: Peace Through Strength.
Indonesia harus mampu menjaga perdamaian karena memiliki kemampuan mempertahankan kepentingannya.
Politik luar negeri Bebas-Aktif bukanlah politik netralitas pasif. Bebas berarti tidak boleh didikte, sedangkan Aktif berarti berperan dalam membentuk perdamaian dan stabilitas internasional.
Namun, kebebasan tersebut harus ditopang oleh kemampuan nasional yang memadai.
KONSEPTUALISASI POLITIK BEBAS-AKTIF SEBAGAI STRATEGIC DETERRENCE
Saya ingin membawa pemikiran tersebut kepada satu konsepsi: politik luar negeri Bebas-Aktif harus kita operasionalkan sebagai Strategic Deterrence. Mengapa?
Karena diplomasi yang tidak didukung kekuatan nasional akan memiliki keterbatasan daya tawar.
Ada lima unsur yang harus kita sinergikan.
Pertama, kedaulatan sumber daya dan energi. Indonesia harus menguasai kemampuan mengolah sumber daya strategis dan membangun ketahanan energi.
Kedua, Maritime Power dan Air Power. Kita harus mampu menjaga ALKI, wilayah udara, ZEE, dan jalur strategis yang menjadi kepentingan nasional maupun perdagangan internasional.
Ketiga, Land Power dan Strategic Depth. Geografi kepulauan Indonesia harus menjadi keunggulan pertahanan, bukan justru menjadi kelemahan akibat keterbatasan konektivitas dan logistik.
Keempat, kekuatan industri dan teknologi nasional. Kita membutuhkan industri pertahanan yang mampu memproduksi, memelihara, dan mengembangkan sistem persenjataan secara berkelanjutan.
Kelima, People's Deterrence. Jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, kekuatan pasar domestik, dan ketahanan sosial merupakan modal strategis yang harus dikelola secara produktif.
Dengan lima unsur tersebut, Indonesia tidak hanya menjadi negara yang besar secara geografis dan demografis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya.
PENUTUP: INDONESIA HARUS MENJADI SUBJEK GEOPOLITIK, BUKAN OBJEK
Hadirin yang saya hormati, Saya ingin menutup paparan ini dengan satu kesimpulan.
Sejarah memperlihatkan bahwa tatanan internasional selalu mengalami perubahan. Multipolarisme lama runtuh, bipolaritas berakhir, unipolaritas mengalami tantangan, dan sekarang dunia bergerak menuju multipolarisme kompetitif.
Dalam setiap perubahan tersebut, negara yang mampu bertahan adalah negara yang memiliki kemampuan membaca perubahan, menjaga persatuan nasional, menguasai sumber daya strategis, dan membangun kekuatan pertahanan yang kredibel.
Indonesia tidak boleh kembali menjadi objek perebutan kepentingan kekuatan besar.
Kita memiliki posisi geografis yang sangat strategis, sumber daya alam yang besar, jumlah penduduk yang besar, serta kendali atas jalur pelayaran dan ruang udara yang sangat penting bagi perdagangan dunia.
Namun, semua potensi tersebut tidak otomatis menjadi kekuatan geopolitik.
Potensi hanya akan menjadi kekuatan apabila diorganisasikan melalui kebijakan nasional yang konsisten, kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi, diplomasi yang cerdas, serta postur pertahanan yang memadai.
Saya ingin menegaskan bahwa politik Bebas-Aktif tidak boleh dimaknai sebagai sikap yang selalu menjaga jarak dan menghindari keputusan strategis. Bebas-Aktif harus menjadi kemampuan untuk bekerja sama dengan siapa pun, tetapi tidak tunduk kepada siapa pun.
Kita tidak harus menjadi musuh Barat untuk menjadi sahabat Timur. Kita juga tidak harus menjadi bagian dari blok tertentu untuk dihormati oleh kekuatan besar.
Yang harus kita bangun adalah kemampuan menentukan kepentingan nasional kita sendiri.
Karena pada akhirnya, perdamaian yang berkelanjutan bukan hanya dihasilkan oleh niat baik, tetapi juga oleh kemampuan negara untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatannya.
Indonesia harus menjadi negara yang dihormati bukan karena meminta pengakuan, melainkan karena memiliki kekuatan, ketahanan, dan kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Itulah makna strategis dari Peace Through Strength dalam kerangka politik luar negeri Bebas-Aktif.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.