“Maka fenomena tumbangnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan dukungan AS dan blok Barat untuk memunculkan Viktor Poroshenko sebagai presiden proksi AS-Barat, dengan dukungan kelompok-kelompok politik berhaluan fasisme seperti Partai Svoboda dan lain-lain, semakin memperkuat indikasi bahwa Skema Kapitalisme Liberal yang dimotori korporasi-korporasi global saat ini berada dalam situasi kritis”
Oleh, Hendrajit
Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute.
Disampaikan pada seminar geopolitik bertema; NEOKOLONIALISME-NEONAZISME; TANTANGAN DUNIA MULTIPOLAR NEGARA-NEGARA SELATAN DAN ASEAN, di Auditorium Mulyono Sudirman, Fakultas Kedokteran, UPN "Veteran", Jakarta, 5 November 2026. Diselenggarakan oleh Global Thinkers Institute-GTI, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Jakarta, dan Global Future Institute-GFI.
GTI-Menelaah dan mengulas Neokolonialisme dan Neo-Fasisme di daratan Eropa harus dalam satu tarikan napas dengan Kapitalisme Global buah dari Revolusi Industri Cerobong Asap sejak abad ke-19. Pesatnya perkembangan industri yang ditandai lahirnya Kelas sosial baru yang menguasai sistem produksi dan sistem keuangan, pada perkembangannya mendorong konglomerasi multinasional di Inggris, Amerika Serikat, Prancis dan Jerman, untuk memperluas ruang hidupnya (lebensraum) melampuai batas geografis negara bangsa mereka masing-masing. Maka dari skema Kapitalisme Global sebagai rencana induknya, maka Kolonialisme dan Imperialisme menjadi anak kandung dari Skema Kapitalisme Global yang dimotori negara-negara Barat.
Inggris merambah Benua India, Burma (sekarang Myanmar), Sri Lanka, sebagian besar negara-negara Sub-Sahara di benua Afrika. Prancis Melancarkan ekspansi kolonialisme-nya ke Kamboja, Laos, Vietnam di Asia Tenggara, begitu pula ke kawasan Afrika terutama di negara-negara Mahgribi seperti Aljazair, Tunisia, Maroko dan sekitarnya. Adapun Belanda mengkoloni wilayah-wilayah nusantara yang sekarang adalah Indonesia sejak akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17.
Pada saat menjelang berakhirnya Perang Dunia II, di New Hemisphere, Amerika Serikat, pada 1944 digelar sebuah pertemuan para pelaku ekonomi dan dunia usaha dari pelbagai negara baik dari Amerika Serikat maupun Eropa Barat, membahas prospek perekonomian dunia Pasca Perang Dunia II. Itu agenda terbukanya. Namun dalama agenda yang tertutup, sebetulnya membahas sebuah strategi global untuk tetap melestarikan Skema Kolonialisme negara-negara imperialis tersebut ketika kemerdekaan negara-negara jajajahan mereka di pelbagai kawasan dunia, tidak bisa dibendung lagi. Pertemuan tersebut kelak kita kenal dengan Pertemuan Britton Wood.
Senyatanya, apa yang mereka prediksi dan kuatirkan memang jadi kenyataan ketika pada April 1955 negara-negara negara-negara dari kawasan Asia Afrika baik yang baru merdeka seperti Indonesia, atau beberapa negara yang sedang berjuang untuk merdeka seperti Aljazair atau Ghana, menghadiri Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandumg, Indonesia. Yang mana pada akhir konferensi dicetuskan Dasa Sila Bandung, yang menegaskan bahwa penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya, harus dihapus dari muka bumi.
Dari sebab itulah dalam pertemuan Britton Wood 1944 itu sejatinya untuk mengantisipasi bagaimana caranya tetap melanggengkan Skema Kolonialisme-Imperialisme di pelbagai kawasan non-Eropa, hanya saja tidak lagi berdasarkan Skema Kolonialisme Klasik, melainkan pentingnya menciptakan Skema Penjajahan Gaya Baru. Dari gagasan itulah konteks dan makna dari yang sekarang kita kenal dengan Neokolonialisme. Penjajahan secara tidak langsung, dalam pengertian negara penjajahan tidak secara fisik langsung hadir di negara-negara yang jadi sasaran jajahannya.
Skema Neokolonialisme yang hakikinya bersifat non-kekerasan dan non-militer, mendorong negara-negara imperialis Barat kemudian mengembangkan Perang Gaya Baru Pula yang kerap saya sebut sebagai Perang Asimetris. Yang mana dalam Skema Perang Asimetris itu, Korporasi multi-nasional memainkan peran dari belakang layar, adapun otoritas negara memainkan peran di garis depan atau ujung tombak.
Hal ini agak beda dengan semasa Kolonialisme Klasik yang mana otoritas negara yang umumnya waktu itu merupakan kerajaan, justru memainkan peran dari belakang layar, dan para pedagang atau konglomerat multinasional berada di garis depan. Misalnya Kongsi Dagang Belanda (VOC), memulai merambah beberapa wilayah kaya Rempah-Rempah di wilayah Nusantara seperti Maluku Utara, atas restu dan arahan terlebih dahulu dari kerajaan Belanda. Portugis merambah kawasan nusantara seperti Ternate dan Tidore atas yang juga kaya Rempah-Rempah, atas restu kerajaan Portugis. Begitu pula ketika kongsi dagang Spanyol merambah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Filipina, juga atas restu dan arahan dari otoritas negara, Kerajaan Spanyol. Juga, kongsi dagang Inggris (East India Company (EIC) merambah India, Sri Lanka, Burma dan negara-negara Semenanjung Malaya (Malaka Strait Settlement), atas restu dan arahan dari kerajaan Inggris. Kongsi-kongsi dagang tersebut kemudian diberi kewenangan untuk bertindak di luar kedaulatan kerajaan namun atas nama kerajaan, untuk membentuk tentara sendiri dan membuat perjanjian internasional dengan negara lain atas nama kerajaan.
Namun seperti saya kemukakan tadi, dalam Skema Neokolonialisme yang mana Kapitalisme Global bertumpu pada pabrik-pabrik berbasis industri berat seperti minyak, gas, tambang-batubara, emas, nikel, dan sejenisnya, menyebabkan Korporasi bukan saja menjelma menjadi negara dalam negara alias Deep State, bahkan Korporasi itu sendiri sudah memiliki perangkat seperti halnya negara-bangsa. Punya tentara swasta, punya intelijen swasta, punya badan-badan riset dan pemikiran/think-thank tersendiri yang berada di luar lingkup kewenangan pemerintah suatu negara.
Inilah yang kemudian Korporasi seturut pesatnya perkembangan Neoliberalisme Ekonomi yang dimotori oleh Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sejak akhir 1970an, dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan sejak awal 1980an, kepentingan-kepentingan strategis korporasi bersenyawa dengan otoritas pemerintahan dan negaranya ketika menjalin kerja sama ekonomi-perdagangan yang tidak setara dengan negara-negara berkembang baik di Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.
Apalagi dengan runtuhnya Tembok Berlin 1989 dan bubarnya Uni Soviet pada 1991, AS maupun negara-negara Barat mengira bahwa mereka akan menjadi kekuatan Unipolar atau kekuatan hegemonik satu-satunya tanpa saingan seturut berakhirnya Perang Dingin. Seperti juga prediksi yang penuh keyakinan dan optimisme dari Francis Fukuyama dalam bukunya, The End of Ideology.
Namun pada perkembangannya, sejak awal abad 21, ada Plot Twist atau perubahan situasi alur cerita yang tidak terbayangkan oleh Francis Fukuyuma. Bahwa kemajuan pesat perekonomian China yang didasari oleh gagasan strategis Deng Xiaoping Program Empat Modernisasi (Pertanian, Industri, Ilmu Pengetahuan-Teknologi dan Pertahanan-Militer), hakikinya merupakan Strategi Kebudayaan Membangkitkan Kembali China dari keterpurukan yang sudah berlangsung sejak dekade 1960an.
Kemajuan pesat China yang kemudian serentak dengan itu Vladimir Putin menggantikan Boris Yeltsin sebagai Presiden Republik Federasi Rusia, juga mulai menggeliat dan berupaya bangkit dari keterpurukannya sejak awal dekade 1990an. Kemajuan pesat China sebagai adidaya baru di bidang ekonomi, dan Rusia yang berhasil mengonsolidasikan konfigurasi politiknya yang sempat kacau balau pada era Yeltsin, kemudian kedua negara dari kawasan Eropa dan Asia tersebut menjalin aliansi strategis dalam Skema Shanghai Cooperation Organization (SCO) pada Juni 2001, yang kemudian semakin solid dengan menggalang kerja sama strategis dengan tiga negara berkembang yaitu Brazil, India dan Afrika Selatan pada 2005. Itulah yang sekarang kita kenal dengan nama BRICS.
Dalam konstelasi pertengahan dekade 2000an awal inilah, AS dan Barat menghadapi situasi yang saya sebut Disruption atau Guncangan. Yang mana China, Rusia dan negara-negara Global South yang semakin solid menjalin aliansi strategis, lambat-laun semakin efektif untuk menciptakan Strategi Perimbangan Kekuatan menghadapi dominasi AS dan blok Barat. Sehingga posisi tawar negara-negara Global South yang dimotori China dan Rusia pun, semakin menguat. Bahkan sekarang mulai merintis gerakan De-Dolarisasi.
Sementara itu dalam kondisi dalam negeri masing-masing negara Eropa Barat dan Eropa Timur seturut mulai merosotnya kondisi perekonomian negaranya masing-masing, dan gagalnya sistem demokrasi parlementer maupun sistem presidensial ala AS, dalam menyalurkan aspirasi sosial yang semakin meluas klas-klas sosial baru yang muncul seturut pesatnya perkembangan era informasi dan digital, maka mulai muncullah fenomena baru. Yaitu maraknya Fenomena Populisme Kanan di Eropa dan belakangan juga di AS seturut keberhasilan Donald Trump merebut kekuasaan presiden.
Jadi seiring semakin menguatnya krisis ekonomi yang ditandai semakin meningkatnya lapisan masyarakat miskin di negara-negara maju tersebut, maka Populisme Kanan di Amerika dan Eropa Barat seperti Jerman, Prancis, Belanda, Swedia dan bahkan Inggris, pada perkembangannya menjadi prakondisi untuk menginspirasi kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan, untuk mempertimbangkan kembali ide Fasisme sebagai gerakan politik untuk menjawab krisis ekonomi global yang ditandai mulai tidak efektifnya Skema Neoliberalisme Ekonomi berbasis Korporasi dalam melancarkan tekanan ekonomi terhadap negara-negara berkembang dengan menggunkanan dua badan dunia binaan para kapitalis korporat tersebut yaitu IMF dan Bank Dunia.
Sehingga dengan tampilnya Donald Trump untuk kali kedua sebagai presiden AS, Trump dengan memanfaatkan sentimen kalangan kelompok populisme kanan yang sedang merasa terpinggirkan dan menyalahkan kaum migran dari negara-negara berkembang yang bermukim di Amerika, untuk mengembangkan Skema Baru dalam melestarikan Skema Neokolonialisme-nya. Yaitu mengubah Strategi Neoliberalisme Ekonomi kembali ke Skema Kolonialisme Klasik yang berbasis Neo-Merkantilisme. Yang persis seperti saya kemukakan dalam menjelaskan Skema kolonialisme klasik. Otoritas Negara berada di belakang layar, para pengusaha dan konglomerat multi-nasional berada di garis depan.
Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa tren global yang menandai semakin maraknya fenomena Populisme Kanan, kemudian menjadi prakondisi mempertimbangkan bangkitnya gagasan fasisme sebagai gerakan politik yang mereka yakini sebagai solusi mengatasi krisis. Padahal pada kenyataannya, fasisme yang bercirikan antara lain membenarkan dan mendukung Perbedaan ras dan warna kulit, selalu seiring sejalan dengan kolonialisme. Sehingga ketika Neokolonialisme yang saat ini sedang mengalami krisis, termasuk Kapitalisme Global itu sendiri sedang mengalami krisis seturut meletusnya Konflik Bersenjata AS-Israel versus Iran, kebangkitan populisme kanan yang pada perkembangannya mengilhami kebangkitan fasisme atau kelompok-kelompok ultra-nasionalis ala NAZI Jerman tempo dulu, kiranya patut kita cermati secara saksama dan penuh kewaspadaan.
Sebab dalam kondisi ketika Kapitalisme dalam krisis, maka fasisme yang salah satu gagasan dasarnya adalah negara mengambil-alih kekuatan ekonomi swasta sebagai bentuk perlindungan sistem kapitalisme itu dapat diselamatkan.
Maka fenomena tumbangnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan dukungan AS dan blok Barat untuk memunculkan Viktor Poroshenko sebagai presiden proksi AS-Barat, dengan dukungan kelompok-kelompok politik berhaluan fasisme seperti Partai Svoboda dan lain-lain, semakin memperkuat indikasi bahwa Skema Kapitalisme Liberal yang dimotori korporasi-korporasi global saat ini berada dalam situasi kritis. Sehingga fenomena populisme kanan yang sekarang di Eropa mula menunjukkan gejala-gejala yang semakin fasistik, sepertinya juga semakin mengimbas ke Ukraina, yang secara geografis berbatasan secara langsung dengan wilayah kedaulatan nasional Rusia.
Namun lepas dari itu, Indonesia dan negara-negara berkembang seperti ASEAN, sebaiknya mulai berpikir secara lebih strategis. Selain harus mengembangkan pola kerja sama yang semakin berbasis Multipolar atau ragam kutub sebagai momentum semakin diperhitungkannya SCO dan BRICS, forum-forum yang dulu Indonesia pernah ikut menjadi pelopor seperti KAA Bandung 1955 maupun Gerakan Nonblok 1961, saatnya mulai diaktualisasikan kembali seiring perkembangan dan tantangan zaman pada saat ini.