“Dunia multipolar tidak otomatis menjadi dunia yang lebih adil. Di tengah ketidakpastian, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana kita tetap teguh pada prinsip, sekaligus tangguh menghadapi perubahan?
Jawabannya terletak pada perpaduan antara Principled Foreign Policy dan Strategic Resilience. Politik luar negeri kita harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, menjunjung tinggi kedaulatan dan hukum internasional, serta konsisten memperjuangkan keadilan dan menentang segala bentuk kolonialisme.”
Oleh
Masni Eriza, S.H., M.Si.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN)
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Dibacakan dalam seminar geopolitik sebagai Keynote Speaker; NEOKOLONIALISME-NEONAZISME; TANTANGAN DUNIA MULTIPOLAR NEGARA-NEGARA SELATAN DAN ASEAN, di Auditorium Mulyono Sudirman, Fakultas Kedokteran, UPN "Veteran", Jakarta, 5 November 2026. Diselenggarakan oleh Global Thinkers Institute-GTI, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, UPN "Veteran" Jakarta, dan Global Future Institute-GFI.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang saya hormati Rektor UPN Veteran Jakarta, Dekan FISIP, Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Direktur Global Thinkers Institute-GTI, Direktur Global Future Institute-GFI, para narasumber, dosen, peneliti, serta mahasiswa yang saya banggakan.
Pertama-tama, perkenankan saya menyampaikan apresiasi kepada UPN Veteran Jakarta dan GTI atas penyelenggaraan seminar nasional ini.
Pembahasan mengenai tantangan dunia multipolar dan neokolonialisme menjadi sangat timely di tengah krisis geopolitik dan meningkatnya ancaman terhadap tata kelola global.
Bagi Indonesia dan negara-negara Global South, perubahan konfigurasi kekuatan dunia menghadirkan peluang memperluas pengaruh, tetapi juga risiko munculnya kembali ketergantungan dan dominasi dalam bentuk-bentuk baru.
Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bahwa multipolaritas menghasilkan tatanan yang lebih adil, bukan sekadar menggantikan satu bentuk dominasi dengan dominasi lainnya.
Hadirin sekalian,
Dunia saat ini diwarnai ketidakstabilan geopolitik yang semakin meluas. Konflik di Ukraina yang sudah berlangsung beberapa tahun dan masih belum terdapat indikasi segera selesai, krisis kemanusiaan di Gaza dan Palestina, ketegangan di Timur Tengah serta instabilitas di berbagai kawasan Afrika menunjukkan semakin besarnya ancaman terhadap perdamaian internasional.
Dampaknya melampaui wilayah konflik, mengganggu rantai pasok, perdagangan, ketahanan energi, dan pangan.
Bagi Global South, situasi ini sangat mengkhawatirkan karena negara-negara berkembang sering kali menanggung dampak konflik tanpa memiliki pengaruh yang sebanding dalam pengambilan keputusan global.
Diidentifikasi tujuh gejala yang menggerus kredibilitas tata kelola global:
- Kepentingan nasional yang sempit telah mengalahkan kepentingan keamanan bersama kita
- Hukum Internasional terlalu sering disalahgunakan melalui pendekatan tebang pilih.
- Institusi tata kelola global tertatih-tatih untuk mengimbangi realitas zaman.
- Sejumlah negara mulai menarik diri dari tanggung jawab mereka dalam tata kelola global.
- Aturan-aturan yang telah disepakati bersama dilanggar begitu saja tanpa konsekuensi.
- Dunia bergerak menuju kompetisi yang kian tajam dan fragmentasi yang semakin dalam.
- Kerja sama internasional berubah menjadi semakin transaksional.
Kondisi ini memperlihatkan krisis kepercayaan terhadap sekaligus membuka ruang bagi ketimpangan dan neokolonialisme.
sistem internasional, bentuk-bentuk baru
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai relevansi multilateralisme.
Pada World Economic Forum di Davos tahun 2024, muncul peringatan bahwa dunia harus segera bertindak menghadapi ancaman-ancaman serius, bahkan yang berpotensi bersifat eksistensial. Peringatan tersebut mencerminkan kegelisahan yang semakin luas mengenai arah perkembangan dunia.
Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan akan kerja sama, kepercayaan terhadap institusi multilateral, termasuk PBB, menghadapi tekanan. Ancaman yang dihadapi masyarakat internasional kini tidak hanya berupa perang konvensional. Kita juga menghadapi perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, disrupsi teknologi, ancaman kesehatan global, hingga berbagai risiko keamanan nontradisional.
Persoalannya, berbagai tantangan tersebut bersifat lintas batas dan tidak mungkin diselesaikan secara unilateral oleh satu negara. Namun, pada saat kebutuhan terhadap kerja sama internasional semakin besar, muncul pertanyaan: apakah mekanisme multilateral masih mampu memberikan solusi yang efektif?
Legitimasi organisasi internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan piagam, keanggotaan, atau struktur kelembagaannya, tetapi juga oleh kepercayaan bahwa organisasi tersebut mampu menghasilkan keputusan dan tindakan yang nyata.
Di sinilah muncul tantangan besar bagi PBB dan organisasi multilateral lainnya.
Jika masyarakat internasional melihat bahwa berbagai konflik terus berlangsung tanpa penyelesaian, sementara institusi multilateral tidak mampu mengambil tindakan yang efektif, maka kepercayaan terhadap sistem tersebut akan semakin tertekan.
Bagi Indonesia, multilateralisme adalah merupakan kebutuhan, bukan sekadar pilihan. Persoalannya bukan apakah kita masih memerlukan multilateralisme, melainkan bagaimana membuatnya lebih efektif dan mampu menjawab tantangan dunia saat ini.
Salah satu persoalan utama sistem multilateral saat ini adalah performance gap, yaitu kesenjangan antara meningkatnya partisipasi internasional dan kemampuan institusi menghasilkan solusi. Sebagaimana disoroti dalam 2024 Multilateralism Index, partisipasi negara dan inklusivitas institusi meningkat, tetapi berbagai krisis global justru berkembang lebih cepat daripada kemampuan sistem multilateral untuk meresponsnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa: semakin banyak negara berpartisipasi dalam sistem internasional, tidak selalu berarti semakin efektif keputusan yang dihasilkan. Bagi Global South, persoalan ini menjadi sangat penting. Negara-negara berkembang membutuhkan tatanan internasional yang tidak sekadar memberikan ruang kehadiran dan partisipasi, tetapi juga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat dilaksanakan.
Karena itu, tantangan multilateralisme bukan hanya persoalan representasi, tetapi juga efektivitas dan kemampuan menghasilkan tindakan nyata.
Persoalan performance gap terlihat jelas dalam penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Kalau kita amati, sejak tahun 2000 penggunaan veto banyak berkaitan dengan konflik besar, termasuk Suriah, Ukraina, dan Timur Tengah. Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok memiliki pola penggunaan veto yang berbeda, mencerminkan kepentingan geopolitik masing-masing.
Ketika rivalitas kekuatan besar masuk ke dalam pengambilan keputusan, Dewan Keamanan dapat mengalami kebuntuan, bahkan ketika situasi kemanusiaan membutuhkan tindakan segera. Bagi Indonesia, hal tersebut memperkuat urgensi reformasi Dewan Keamanan PBB.
Reformasi harus memperkuat keterwakilan negara berkembang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki efektivitas pengambilan keputusan, termasuk dalam penggunaan hak veto.
Dewan Keamanan harus mampu menjalankan internasional, bukan menjadi arena persaingan penyelesaian konflik.
mandat menjaga perdamaian kekuatan besar menghambat
Melemahnya efektivitas multilateralisme menjadi semakin mengkhawatirkan ketika disertai meningkatnya risiko penggunaan kekuatan militer atau kinetic option.
Sebagaimana menjadi perhatian dalam The State of Southeast Asia 2025 Survey Report, kawasan Asia Tenggara menghadapi tekanan akibat meningkatnya persaingan strategis kekuatan besar.
Ketika diplomasi menghadapi kebuntuan, risiko konfrontasi dan penggunaan instrumen kekuatan dapat meningkat.
Bagi Indonesia, perkembangan ini sangat relevan mengingat posisi strategis Asia Tenggara dalam konektivitas perdagangan dan keamanan Indo-Pasifik.
Karena itu, Indonesia berkepentingan mencegah kawasan menjadi arena konfrontasi terbuka.
Dialog, diplomasi preventif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta mekanisme kerja samaregional harus terus diperkuat agar persaingan geopolitik tidak berkembang menjadi konflik.
Perbedaan sistem politik dan orientasi strategis antarnegara semakin memperuncing garis rivalitas geopolitik dalam dunia multipolar. Namun, hubungan internasional saat ini tidak lagi dapat dipahami melalui pembelahan sederhana antara kawan dan lawan. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, dan berbagai kekuatan lainnya memiliki hubungan yang semakin kompleks, dimana suatu negara dapat menjadi mitra dalam perdagangan dan investasi, tetapi sekaligus menjadi pesaing dalam bidang teknologi, keamanan, maupun pengaruh geopolitik.
Bagi negara-negara Global South, kondisi ini menghadirkan dilema strategis. Di satu sisi, multipolaritas membuka peluang untuk memperluas dan mendiversifikasi kemitraan, tetapi di sisi lain juga meningkatkan tekanan untuk menentukan keberpihakan dalam rivalitas kekuatan besar. Situasi tersebut berpotensi melahirkan bentuk-bentuk baru neokolonialisme, di mana ketergantungan ekonomi, dominasi teknologi, penguasaan sumber daya strategis, dan tekanan geopolitik dapat membatasi kedaulatan serta ruang pengambilan keputusan negara-negara berkembang, meskipun secara politik telah merdeka.
Karena itu, bagi Indonesia, implikasi kebijakannya adalah perlunya memperkuat otonomi strategis melalui politik luar negeri bebas aktif, mendiversifikasi kemitraan ekonomi dan teknologi, meningkatkan ketahanan nasional terhadap tekanan eksternal, serta memperkuat solidaritas Global South untuk memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil dan representatif.
Indonesia juga perlu meneruskan peran sebagai bridge-builder untuk menjaga ruang dialog di tengah rivalitas kekuatan besar, sekaligus memastikan bahwa setiap kemitraan internasional memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya berupaya menghindari ketergantungan dan dominasi baru, tetapi juga aktif membentuk tatanan multipolar yang lebih setara, inklusif, dan berpijak pada penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.
Di tengah fragmentasi tersebut, kita perlu mencari pendekatan alternatif untuk mempertahankan kerja sama internasional. Pendekatan yang menekankan pentingnya menemukan titik temu di antara negara-negara yang memiliki kepentingan dan orientasi berbeda.
Dalam dunia multipolar, kerja sama tidak selalu harus didasarkan pada kesamaan pandangan politik.
Negara-negara dapat tetap membangun hubungan konstruktif melalui kepentingan bersama, saling menghormati, dan tujuan yang saling menguntungkan.
Bagi Indonesia, pendekatan demikian sejalan dengan tradisi diplomasi yang terbuka dan inklusif.
Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, kita membutuhkan lebih banyak jembatan, bukan lebih banyak garis pemisah.
Pendekatan alternatif tersebut bertumpu pada tiga elemen penting.
Pertama, strategic positioning, yaitu kemampuan negara menentukan posisi strategis di tengah perubahan konfigurasi kekuatan global.
Kedua, a new multilateralism, yakni multilateralisme yang lebih representatif, adaptif, dan mampu menghasilkan solusi konkret.
Ketiga, leadershipgoals, yaitu kepemimpinan yang tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga kemampuan membangun konsensus dan menjembatani perbedaan.
Ketiga elemen ini sangat relevan bagi Global South. Meningkatnya kekuatan ekonomi dan politik negara-negara Selatan harus diikuti peningkatan suara dan pengaruh dalam pembentukan aturan internasional.
Multipolaritas harus menjadi antarnegara yang lebih setara, dominasi baru.
peluang untuk menciptakan hubungan bukan sekadar menghadirkan pusat-pusat
Hadirin sekalian,
Dalam konteks tersebut, Indonesia memiliki modalitas untuk memainkan peran strategis sebagai middle power:
Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, memiliki posisi geografis strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta kapasitas ekonomi dan diplomatik yang signifikan.
Indonesia memiliki skor pengaruh diplomatik 67,2 dalam Asia Power Index dan menempati peringkat kesembilan dalam ukuran kekuatan komprehensif yang digunakan.
Indonesia jugamemilikiekosistem ekonomi Islam yangbesar, sertamemainkan peran dalam ASEAN, G20, BRICS, OKI, D-8, dan saat ini dalam proses aksesi OECD.
Modalitas tersebut memberikan Indonesia kemampuan membangun hubungan dengan berbagai pusat kekuatan tanpa harus bergantung pada satu pihak. Namun, yang terpenting bukan sekadar besarnya pengaruh Indonesia, melainkan bagaimana pengaruh tersebut digunakan.
Indonesia tentunya perlu meneruskan peran sebagai trusted bridge-builder, yang mempertemukan kepentingan negara maju dan berkembang, serta berbagai kekuatan besar yang sedang bersaing.
Peran tersebut berakar pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, politik luar negeri Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip bebas aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional.
Bebas berarti Indonesia mandiri menentukan sikap dan kebijakan, tanpa terikat pada kepentingan satu kekuatan besar.
Aktif berarti Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan menyelesaikan persoalan internasional.
Dalam dunia multipolar, prinsip ini semakin relevan untuk menjaga otonomi strategis Indonesia sekaligus memperluas kontribusi diplomasi kita.
Landasan moral politik luar negeri Indonesia berakar pada pengalaman perjuangan melawan kolonialisme. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pengalaman sejarah tersebut mengajarkan arti kedaulatan, kesetaraan, dan solidaritas antarbangsa. Namun, perjuangan melawan kolonialisme tidak berhenti pada kemerdekaan politik.
Kemerdekaan juga harus berarti kemampuan menentukan arah pembangunan, mengelola sumber daya, dan memperoleh kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan. Inilah relevansi perjuangan menghadapi bentuk-bentuk baru neokolonialisme pada masa kini.
Oleh karena itu, landasan moral ini harus diterjemahkan melalui Diplomasi yang berprinsip (Principled Foreign Policy) dan penguatan ketahanan strategis (Strategic Resilience). Bagi Indonesia, diplomasi yang berprinsip berarti tetap teguh pada amanat konstitusi, penghormatan terhadap kedaulatan, hukum internasional, serta perjuangan melawan kolonialisme dan ketidakadilan, tanpa menerapkan standar ganda akibat tekanan geopolitik.
Landasan historis dan moral tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan pembangunan nasional.
Melalui RPJPN 2025–2045, Indonesia mengarahkan pembangunan melalui tahapan penguatan fondasi transformasi, akselerasi transformasi dan daya tangkal, ekspansi global, hingga pencapaian Indonesia Emas 2045.
Diplomasi harus mendukung tujuan tersebut melalui penguatan ketahanan nasional, perluasan pasar, investasi, akses teknologi, dan kerja sama pembangunan.
Dengan demikian, politik luar negeri bukan hanya tentang posisi Indonesia dalam hubungan internasional, tetapi juga kontribusinya terhadap keamanan dan kesejahteraan rakyat.
Respons Strategis Indonesia dalam Menghadapi Dunia Multipolar
Hadirin yang saya hormati,
Menghadapi dunia yang semakin multipolar dan terfragmentasi, Indonesia tidak dapat hanya bersikap reaktif terhadap perkembangan geopolitik. Kitamemerlukan diplomasi yang adaptif, berprinsip, dan mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Untuk itu, Indonesia mengedepankan empat pendekatan strategis.
Pertama, Bridge-Builder. Indonesia berupaya menjadi jembatan yang tepercaya di tengah semakin tajamnya rivalitas kekuatan besar. Melalui prinsip bebas aktif, Indonesia dapat menjembatani kepentingan antara Utara dan Selatan, negara maju dan berkembang, serta berbagai kekuatan yang memiliki pandangan berbeda. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kemampuan membangun dialog, kepercayaan, dan konsensus menjadi kontribusi strategis Indonesia bagi perdamaian internasional.
Kedua, Multi-Alignmentin Non-Alignmentdan Good Neighbour Policy. Indonesia tidak memandang dunia multipolar sebagai pilihan binary untuk berpihak pada satu kekuatan dan menjauhi kekuatan lainnya. Sebaliknya, Indonesia memperluas kemitraandenganberbagai negara berdasarkankesetaraan, salingmenghormati, dan kepentingan bersama. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjaga otonomi strategis sekaligus mengurangi risiko ketergantungan yang dapat membuka ruang bagi bentuk-bentuk baru neokolonialisme.
Ketiga, Dynamic Resilience atau Ketahanan Dinamis. Dalam dunia yang semakin transaksional dan penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional melalui diversifikasi kemitraan ekonomi, teknologi, dan keamanan. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum, termasuk G20, BRICS, OKI, dan D-8, serta proses aksesi OECD, merupakan bagian dari upaya memperluas pilihan strategis. Ketahanan yang kuat tidak hanya memungkinkan Indonesia menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga meningkatkan kapasitas untuk berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan global.
Keempat, ASEAN Centrality. Di tingkat kawasan, Indonesia terus memperkuat sentralitas ASEAN sebagai jangkar stabilitas di tengah rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik. ASEAN harus tetap menjadi forum dialog dan kerja sama yang inklusif, serta mampu mencegah kawasan Asia Tenggara terjebak dalam konfrontasi geopolitik. Bagi Indonesia, menjaga persatuan dan relevansi ASEAN juga berarti mempertahankan ruang kemandirian strategis negara-negara kawasan.
Keempat pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong multilateralisme baru yang lebih representatif, inklusif, dan efektif. Indonesia memandang reformasi PBB dan sistem multilateral sebagai kebutuhan mendesak agar institusi internasional tidak hanya mencerminkan realitas geopolitik saat ini, tetapi juga mampu menghasilkan solusi nyata. Reformasi harus memperkuat keterwakilan Global South, meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan, serta memastikan tata kelola global tidak terus mereproduksi ketimpangan struktural.
Semangat inilah yang juga mendasari pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030. Sebagaimana
ditegaskan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir beberapa waktu lalu di hadapan Sekretaris Jenderal PBB, “Multilateralism is not only about having a seat at the table. It is about what we contribute around that table.” Bagi Indonesia, pencalonan tersebut adalah kesempatan memberikan kontribusi nyata untuk menjembatani perbedaan, memperkuat dialog, mendorong penyelesaian konflik secara damai, dan membawa perspektif negara-negara berkembang ke dalam pembahasan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan pengalaman empat kali menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia berkomitmen melanjutkan perannya sebagai bridge-builder, peacemaker, dan norm-setter dalam memperkuat multilateralisme.
Indonesia tidak ingin sekadar beradaptasi terhadap perubahan tatanan global, tetapi juga ikut membentuk arah perubahan tersebut agar dunia yang semakin multipolar menjadi lebih damai, lebih adil, dan lebih setara.
Hadirin sekalian,
Semangat tersebut bukanlah hal baru dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Sejak awal kemerdekaan, Presiden Soekarno telah memperingatkan bahaya kolonialisme dalam berbagai bentuknya, termasuk neo-colonialism and imperialism..
Beliau juga menyebut adanya Old Established Forces dan New Emerging Forces, yang mencerminkan aspirasi bangsa-bangsa berkembang untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil. Semangat tersebut menjadi landasan penting Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 yang menginspirasi merdekanya banyak negara dan solidaritas negara-negara berkembang, dan munculnya Gerakan Non-Blok.
Dalam pidatonya di PBB tahun 1960, To Build the World Anew, Presiden Soekarno menyerukanpembaruantatananinternasional sertamenegaskanpentingnyakeadilan ekonomi setelah kemerdekaan politik. Lebih dari enam dekade kemudian, pesan tersebut tetap relevan. Multipolaritas harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Global South untuk menentukan masa depannya sendiri.
Hadirin dan para mahasiswa yang saya banggakan,
Dunia multipolar tidak otomatis menjadi dunia yang lebih adil. Di tengah ketidakpastian, Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana kita tetap teguh pada prinsip, sekaligus tangguh menghadapi perubahan?
Jawabannya terletak pada perpaduan antara Principled Foreign Policy dan Strategic Resilience. Politik luar negeri kita harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, menjunjung tinggi kedaulatan dan hukum internasional, serta konsisten memperjuangkan keadilan dan menentang segala bentuk kolonialisme.
Namun, keteguhan prinsip juga harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat, kemandirian dalam mengambil keputusan, serta kemampuan membangun kemitraan dengan berbagai pihak tanpa terjebak dalam ketergantungan. Karena prinsip tanpa ketahanan akan sulit dipertahankan, sementara ketahanan tanpa prinsip akan kehilangan arah. Inilah esensi politik luar negeri bebas aktif Indonesia: teguh pada nilai-nilai yang kita yakini, mandiri dalam menentukan sikap, dan senantiasa aktif berkontribusi di tengah dunia yang terus berubah.
Politik luar negeri bebas aktif menjadi landasan untuk menjaga kemandirian sekaligus berkontribusi bagi perdamaian dan keadilan internasional. Saya berharap seminar ini melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi diplomasi Indonesia. Sebagaimana semangat Bandung1955, Indonesia tidak boleh hanyamenjadi penonton, tetapi harus ikut membentuk masa depan tatanan dunia yang lebih damai, adil, dan setara.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.