Tiga isu sedang menghantam pertahanan terakhir supremasi USA; Jargon Demokrasi Politik-Ekonomi Liberal, Doktrin Monroe Ala Trump, dan Proyek kolonial Israel Raya.

GTI-Ada sebuah paradoks yang menganga di jantung politik luar negeri Amerika Serikat hari ini—sebuah kontradiksi yang terlihat begitu jelas jika kita mau menatapnya tanpa berkedip. Di satu sisi, Washington sejak paska perang dunia kedua terus meneriakkan mantra demokrasi liberal, kebebasan pasar, hak asasi manusia, dan tatanan internasional berbasis aturan. Di sisi lain, di halaman belakang rumahnya sendiri—Belahan Bumi Barat—negara itu justru menghidupkan kembali hantu lama yang telah lama dikubur: Doktrin Monroe.

Doktrin yang pertama kali dideklarasikan pada 1823 itu menyimpan pernyataan hegemoni: Amerika untuk orang Amerika, dan Eropa—kemudian juga kekuatan lain—harus menyingkir. Selama hampir dua abad, doktrin itu menjadi tameng ideologis bagi intervensi, penggulingan pemerintahan, dan patronase terhadap rezim-rezim yang bersahabat, tanpa terlalu peduli apakah mereka demokratis atau tidak. Kini, dalam Strategi Keamanan Nasional yang dirancang pada Desember 2025, doktrin itu bangkit kembali dengan wajah baru—lebih terang-terangan, lebih transaksional, dan yang paling menarik, menemukan mitra terbuka: Israel.

Pernikahan yang Dijodohkan oleh Kepentingan

Kolombia membuka kembali kedutaan besarnya di Yerusalem pada 14 Oktober, membalikkan keputusan Presiden Gustavo Petro yang sebelumnya memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Argentina, Honduras, dan Ekuador bergerak ke arah yang sama. Dalam waktu singkat, terbentuklah sebuah jejaring mitra di seluruh Amerika Latin—sebuah arsitektur aliansi yang melayani dua tuan sekaligus: Washington dan Tel Aviv.

Di balik layar, "Isaac Accords" yang diluncurkan pada April oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Argentina Javier Milei menjadi kendaraan utamanya. Perjanjian itu secara eksplisit merujuk pada Abraham Accords gagasan Trump, dan menyerukan koordinasi menghadapi jaringan yang diduga terkait Iran di Amerika Latin. Duta Besar AS Mike Huckabee hadir, tersenyum, dan memberikan restu terbuka. Sejak itu, undangan menyebar ke Paraguay, Panama, dan Bolivia.

Inilah ironi yang perlu kita namai dengan jujur: sebuah negara yang mengklaim sebagai mercusuar demokrasi liberal bekerja sama erat dengan kekuatan yang, dalam banyak hal, tidak berbagi nilai-nilai itu—dan melakukannya melalui jaringan parlemen, gereja Zionis Kristen, serta kemitraan keamanan yang menguntungkan industri pertahanan. Demokrasi politik-ekonomi liberal dijadikan bahasa resmi sekian lam, sementara praktiknya mengikuti logika kekuasaan yang jauh lebih tua dan lebih kotor.

Ketika Suara Rakyat Tidak Didengar

Yang paling telanjang dari kontradiksi ini adalah jurang antara opini publik dan kebijakan pemerintah. Survei Pew tahun 2026 mencatat bahwa 60% masyarakat Chili, 56% masyarakat Kolombia, dan 52% masyarakat Brasil memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Namun pemerintah negara-negara itu justru memperkuat hubungan diplomatik dan keamanan. Di sini, klaim demokrasi liberal—bahwa kebijakan mencerminkan kehendak rakyat—menjadi rapuh, bahkan sinis.

Kedutaan besar, jaringan parlemen, dan kemitraan pertahanan dapat bertahan jauh melampaui masa jabatan para politisi yang merancangnya. Inilah yang membuat arsitektur ini begitu efektif sekaligus begitu bermasalah: ia menciptakan jalur ketergantungan yang tidak mudah dibongkar oleh pergantian pemerintahan, apalagi oleh protes publik.

Bayangan Pengawasan dan Preseden yang Menggantung

Kerja sama keamanan menjadi perekat yang memperkokoh hubungan. Argentina menandatangani nota kesepahaman pertahanan dengan Israel pada 8 Oktober; Honduras menjajaki hubungan militer serupa; Ekuador memperluas kerja sama kontraterorisme dan keamanan siber. Perjanjian semacam ini membuka pintu bagi pelatihan militer, pembelian peralatan, dan akses perusahaan Israel ke pasar baru.

Namun di sinilah kontradiksi itu kembali menampakkan taringnya. Investigasi Citizen Lab dan R3D mengungkap bahwa spyware Pegasus buatan Israel pernah digunakan untuk menyasar jurnalis dan pembela HAM di Meksiko. Perjanjian baru mungkin tidak langsung memicu penyalahgunaan serupa, tetapi preseden yang ada membuat pertanyaan tentang pengawasan menjadi tak terhindarkan. Sebuah negara yang berbicara tentang kebebasan pers dan hak asasi manusia, pada saat yang sama, membangun jaringan keamanan yang membuka ruang bagi alat-alat represi.

Demokrasi Sebagai Tameng Penjajahan

Pada akhirnya, narasi ini bukanlah kisah tentang demokrasi yang menang, melainkan tentang demokrasi yang dipakai sebagai kostum. Doktrin Monroe ala Trump menemukan mitra di Israel, dan bersama-sama mereka membangun jejaring di Amerika Latin—bukan atas dasar nilai bersama, melainkan atas dasar kepentingan strategis yang saling menguntungkan: Israel mendapatkan dukungan diplomatik dan pasar bagi industri keamanannya; Amerika Serikat memperkuat cengkeramannya atas kawasan melalui negara-negara yang bersahabat dengan mitra militer dan intelijen utamanya.

Yang tersisa adalah pertanyaan yang menggantung: jika demokrasi liberal hanya dijadikan retorika sementara praktiknya mengikuti logika hegemoni dan transaksi, apakah kita masih bisa menyebut US negara demokrasi—ataukah ia telah berubah menjadi sesuatu yang lain-mungkin tepatnya esensinya murni negara kolonial dengan baju demokrasi ekonomi transaksional paling primitif ?