GTI-Wawancara Eklusif  Global Thinkers Institute-GTI  dengan Prof. Ali Mochtar Ngabalin, 7/9.

Prof. Ali Mochtar Ngabalin atau sering dipanggil Ngabalin adalah Ketua DPP. Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional. Partai Glokar dalam politik nasional Indonesia menempati tiga besar, bersama Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Salah satu partai pengusung dan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, 2024-2029.

Ngabalin  adalah Visiting Professor International Relations Tomsk State University (TSU) Siberia Rusia. Dalam wawancara dengan GTI mengatakan tentang pentingnya Indonesia memahami dan beradaptasi  terhadap perubahan tata kelola dunia dari Unipolar menuju Multipolar.

Pentingnya memahami secara utuh profile dan visi Dunia Multipolar dari Federasi Rusia paska Uni Soviet, sehingga potensi Rusia sebagai negara besar dapat bekerjasa sama sesuai dengan kepentingan Indonesia secara maksimal.

GTI

Sejauh mana masyarakat Indonesia pada umumnya dan elite-elite Indonesia mengenal Federasi Rusia pasca-Uni Soviet?

Prof. Ali Mochtar Ngabalin

Saya kira kita harus jujur mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Rusia paska-Uni Soviet masih belum merata. Sebagian besar masyarakat kita masih mempunyai gambaran tentang Rusia yang sangat dipengaruhi oleh sejarah Uni Soviet, Perang Dingin, kekuatan militer, teknologi persenjataan, atau sosok Presiden Vladimir Putin.

Padahal Federasi Rusia pasca-Uni Soviet harus dipahami dalam perspektif yang jauh lebih luas.

Rusia adalah salah satu pusat kekuatan dunia yang memiliki kapasitas besar dalam energi, pangan, teknologi, pertahanan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta diplomasi multilateral. Rusia juga memiliki posisi penting dalam berbagai institusi internasional dan mempunyai jejaring hubungan yang luas dengan negara-negara Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Karena itu, bagi saya, tugas diplomasi politik bukanlah mengajak masyarakat Indonesia untuk “memihak Rusia”. Itu bukan tujuan kita.

Tujuan kita adalah memahami Rusia secara objektif agar Indonesia dapat menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Demikian pula sebaliknya. Rusia perlu memahami Indonesia bukan hanya sebagai negara di Asia Tenggara, tetapi sebagai negara demokrasi besar, negara Muslim terbesar, anggota G20, kekuatan utama ASEAN, dan negara yang mempunyai tradisi politik luar negeri bebas aktif.

Inilah yang saya sebut sebagai mutual understanding.

GTI

Sejaumana hubungan Partai Golkar dan Partai Rusia Bersatu yang sudah di formalkan selama 5 tahun sejak 11 juni 2021, apa kemajuan dan kendalanya ?

Prof. Ali Mochtar Ngabalin

Saya melihat hubungan antarpihak seperti hubungan Partai Golkar dengan United Russia mempunyai nilai penting dalam konteks tersebut. Kerja sama kedua partai yang ditandatangani pada 11 Juni 2021 memang sejak awal mencakup berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Tetapi lima tahun setelah MoU itu, kita tidak boleh berhenti pada pemahaman yang bersifat seremonial.

Kita harus memasuki tahap berikutnya:

dari mutual contact menuju mutual understanding, dari mutual understanding menuju mutual trust, dan dari mutual trust menuju mutually beneficial cooperation.

Menurut saya, di situlah pekerjaan diplomasi Partai Golkar ke depan.

GTI

Sejauh mana prinsip politik luar negeri bebas aktif dan Pancasila sesuai dengan konsep multipolar yang diusung Rusia?

Prof. Ali Mochtar Ngabalin

Pertama-tama saya ingin memberikan penegasan.

Indonesia tidak menganut politik luar negeri Rusia. Indonesia mempunyai politik luar negeri sendiri, yaitu politik luar negeri bebas aktif yang berakar pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Jadi kita tidak boleh mencampuradukkan keduanya.

Tetapi dalam perkembangan tata dunia sekarang, terdapat sejumlah titik temu konseptual.

Politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada dasarnya memberikan ruang kepada Indonesia untuk menentukan sikap secara mandiri, tidak menjadi subordinat kekuatan besar tertentu, tetapi tetap aktif berkontribusi terhadap perdamaian dan penyelesaian persoalan internasional. Kemlu juga menjelaskan bahwa “aktif” berarti Indonesia tidak bersikap pasif atau reaktif terhadap persoalan internasional.

Sementara dalam dokumen “Foreign Policy Concept Rusia 2023”, Rusia secara eksplisit menempatkan penguatan tatanan dunia multipolar dan hubungan internasional yang lebih demokratis sebagai bagian dari arah kebijakan luar negerinya.

Di sinilah terdapat ruang dialog.

Pancasila mengajarkan kepada kita prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial dan penghormatan terhadap kehidupan bersama.

Politik luar negeri Indonesia juga tidak dibangun untuk menjadi instrumen dominasi terhadap negara lain.

Karena itu, apabila multipolaritas dipahami sebagai dunia yang memberikan ruang lebih besar kepada berbagai pusat kekuatan, menghormati kedaulatan negara, mendorong kesetaraan dan menghindari dominasi tunggal, maka ada sejumlah prinsip yang dapat kita dialogkan dengan pengalaman Indonesia.

Namun saya ingin memberikan catatan penting:

Multipolar bukan berarti mengganti satu hegemoni dengan hegemoni yang lain.

Kalau dunia multipolar hanya berarti munculnya beberapa negara besar yang kemudian masing-masing ingin mendominasi negara lain, itu bukan tata dunia yang kita inginkan.

Bagi Indonesia, multipolaritas yang ideal adalah multipolaritas yang berkeadilan, inklusif, menghormati hukum internasional, memperkuat multilateralisme dan memberikan ruang bagi negara-negara berkembang untuk menentukan masa depannya sendiri.

Itulah perspektif Indonesia.

GTI

Bagaimana Anda melihat perubahan tata kelola dunia dari Unipolar menuju Multipolar? Apa yang harus dilakukan Indonesia?

Prof. Ali Mochtar Ngabalin

Saya melihat perubahan dari dunia unipolar menuju dunia yang lebih multipolar sebagai salah satu transformasi geopolitik paling penting abad ke-21.

Dunia tidak lagi dapat dijelaskan hanya dengan satu pusat kekuatan.

Kita melihat munculnya berbagai pusat pertumbuhan ekonomi, politik, teknologi dan peradaban di Asia, Timur Tengah, Afrika dan kawasan lainnya.

Tetapi saya tidak ingin kita melihat perubahan ini hanya sebagai pertarungan Amerika Serikat versus Rusia, atau Amerika Serikat versus China.

Dunia jauh lebih kompleks daripada itu.

Pertanyaan sebenarnya adalah:

Bagaimana Indonesia memastikan agar perubahan tata dunia tersebut memberikan ruang bagi kepentingan nasional Indonesia dan negara-negara berkembang?

Jawaban saya adalah: Indonesia harus menjadi subjek, bukan objek.

Ada beberapa langkah yang menurut saya penting.

Pertama, memperkuat strategic autonomy Indonesia.

Indonesia harus mampu bekerja sama dengan Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa, India, Jepang, Korea, negara-negara Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin tanpa kehilangan independensi dalam menentukan kepentingan nasional.

Kita tidak boleh terjebak pada politik “memilih kubu”.

Indonesia harus mampu berbicara dengan semua pihak.

Kedua, memperkuat ASEAN.

Indonesia harus terus memastikan ASEAN tetap relevan sebagai kekuatan diplomatik dan kawasan yang memiliki posisi strategis dalam arsitektur Indo-Pasifik.

Ketiga, memperkuat multilateralisme.

Indonesia harus semakin aktif menggunakan PBB, G20, ASEAN, APEC, BRICS-related engagement, organisasi negara-negara Islam, serta berbagai forum Selatan Global untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang.

Keempat, memperkuat diplomasi ekonomi.

Diplomasi politik harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.

Kita membutuhkan investasi, perdagangan, teknologi, energi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan transfer teknologi.

Kelima, memperkuat diplomasi perdamaian.

Indonesia mempunyai modal sejarah yang sangat besar sejak Konferensi Asia-Afrika 1955.

Karena itu Indonesia harus terus hadir dalam pers…