Pakta Mekkah menghubungkan Riyadh, Ankara, dan Islamabad dalam kerangka keamanan baru yang dapat mengubah peta pencegahan (deterrence) kawasan.

Oleh Murad Sadygzade, Presiden Middle East Studies Center dan Dosen Tamu di HSE University (Moskow).

GTI-Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan kelak mungkin akan dikenang sebagai salah satu perkembangan geopolitik paling signifikan yang muncul dari krisis Timur Tengah saat ini.

Ditandatangani di Mekkah oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, perjanjian ini menetapkan prinsip pertahanan kolektif yang sangat jelas: serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Para pihak belum mengungkapkan bagaimana komitmen ini akan dijalankan dalam praktiknya, tingkat bantuan militer apa yang akan dipicu secara otomatis, atau apakah mekanisme komando dan perencanaan bersama akan dibentuk di kemudian hari; namun, ketidakpastian ini tidak mengurangi signifikansi politik dari kesepakatan tersebut. Untuk pertama kalinya, tiga negara paling berpengaruh di dunia Muslim secara resmi mengaitkan keamanan nasional mereka dalam sebuah kerangka kerja yang berpotensi memadukan kekuatan finansial dan politik Saudi, kekuatan industri militer Turki, serta kekuatan militer yang masif dan status nuklir Pakistan.

Para pejabat dari ketiga negara berhati-hati untuk tidak menggambarkan perjanjian ini sebagai kelahiran blok militer yang agresif. Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak ditujukan terhadap negara tertentu, sementara pejabat Turki lainnya menggambarkan pakta tersebut murni bersifat defensif dan menekankan bahwa hal itu tidak membatalkan kewajiban Ankara terhadap mitra-mitra lainnya. Wakil Menteri Diplomasi Publik Saudi, Rayed Krimly, bahkan melangkah lebih jauh dengan menepis anggapan bahwa kesepakatan Mekkah merupakan poros militer sektarian ataupun awal dari perlombaan senjata nuklir. Pernyataan-pernyataan semacam itu dapat dipahami, terutama di saat kawasan ini sedang bergulat dengan perang yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat; namun, signifikansi perjanjian ini tidak terletak pada sasaran yang disebutkan secara resmi oleh para penandatangannya, melainkan pada transformasi mendalam dalam lingkungan keamanan yang membuat perjanjian semacam itu menjadi suatu keharusan.

Berakhirnya ketergantungan mutlak pada Washington

Munculnya aliansi ini tidaklah mengejutkan. Konfrontasi militer yang terjadi setelah serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan militer di Timur Tengah, tetapi—yang tak kalah penting—mengubah persepsi keamanan di kalangan mitra tradisional Amerika. Serangan rudal Iran yang menghantam Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, serangan yang mengancam infrastruktur kawasan, serta blokade pengiriman energi telah menyingkap kelemahan mendasar dalam model keamanan yang selama beberapa dekade menjadi tumpuan sebagian besar negara Teluk. Pembelian senjata Amerika dalam jumlah besar, keberadaan pangkalan militer AS, dan keberpihakan politik jangka panjang dengan Washington selama ini dianggap sebagai semacam polis asuransi untuk mengantisipasi kerentanan strategis semacam itu; namun, ketika kawasan tersebut terjerumus ke dalam konfrontasi yang lebih luas, keanggotaan dalam sistem keamanan Amerika ternyata tidak mencegah negara-negara Teluk menjadi sasaran langsung ataupun melindungi ekonomi mereka dari dampak yang ditimbulkannya.

Hal ini tidak berarti bahwa Riyadh bersiap untuk meninggalkan Washington, ataupun bahwa partisipasi Turki dalam kesepakatan tersebut menyiratkan upaya untuk menggantikan NATO. Yang berubah adalah keyakinan bahwa satu penjamin keamanan eksternal saja sudah cukup dalam sistem internasional yang kian sulit diprediksi. Kesepakatan Mekkah ini lebih merupakan langkah mitigasi risiko terhadap ketergantungan yang berlebihan pada AS, bukan upaya untuk memutus hubungan dengannya. Dalam konteks tersebut, kesepakatan ini menjadi bagian dari proses "kedaulatan strategis" yang lebih luas, di mana negara-negara kawasan berupaya mendiversifikasi hubungan pertahanan, memperkuat industri militer dalam negeri, serta menciptakan pengaturan yang tetap dapat berfungsi bahkan ketika kepentingan Washington tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan mereka sendiri. Khusus bagi negara-negara monarki Teluk, kesimpulan yang sulit dihindari adalah: kekuatan Amerika tetap tak tergantikan, namun perlindungan Amerika tidak bisa lagi dianggap tanpa syarat atau mutlak.

Landasan kelembagaannya sebenarnya sudah terbentuk sebelumnya. Arab Saudi dan Pakistan telah menyepakati pakta pertahanan bersama tahun lalu, dan hubungan militer mereka kemudian mewujud dalam bentuk yang jauh lebih nyata melalui pengerahan pasukan, pesawat tempur, pesawat nirawak (drone), serta kemampuan pertahanan udara Pakistan di wilayah kerajaan tersebut. Pada saat yang sama, hubungan pertahanan Saudi-Turki berkembang pesat; Riyadh menjadi pembeli penting drone buatan Turki, sementara Ankara dan Islamabad telah bertahun-tahun mengembangkan kerja sama militer melalui pelatihan, pertukaran personel angkatan laut, dan proyek industri pertahanan. Apa yang terjadi di Mekkah merupakan konsolidasi politik atas hubungan-hubungan yang sebenarnya sudah berkembang di balik layar.

Inilah sebabnya mengapa Mesir juga perlu dicermati dengan saksama. Selama setahun terakhir, Arab Saudi, Turki, Pakistan, dan Mesir semakin mengoordinasikan sikap mereka terkait keamanan kawasan, sementara rekonsiliasi bertahap antara Ankara dan Kairo telah menyingkirkan salah satu hambatan politik utama bagi penyelarasan yang lebih luas di antara kekuatan-kekuatan utama Sunni. Bergabungnya Mesir bukanlah suatu kepastian, namun secara strategis langkah tersebut sangat masuk akal; Kairo akan menyumbangkan populasi Arab terbesar, salah satu kekuatan militer paling signifikan di kawasan, serta kendali atas Terusan Suez untuk melengkapi kombinasi yang sudah tangguh—yang terdiri dari modal Arab Saudi, teknologi militer Turki, dan kapabilitas strategis Pakistan. Jika hal itu terjadi, istilah "NATO Timur Tengah"—yang dalam beberapa dekade sebelumnya sering digunakan secara longgar—akan mulai menggambarkan sesuatu yang jauh lebih konkret.

Israel dan kembalinya pencegahan regional

Namun, pertanyaan terpenting berkaitan dengan negara mana yang paling terdampak oleh sistem pencegahan yang sedang berkembang ini. Konteks langsungnya tentu saja adalah konfrontasi dengan Iran; namun, memandang kesepakatan Mekkah semata-mata sebagai koalisi anti-Iran berarti mengabaikan transformasi lebih mendalam yang sedang terjadi di kawasan tersebut. Perang dan operasi militer Israel sejak Oktober 2023 telah meluas dari Gaza hingga ke Lebanon, Suriah, dan Iran. Perluasan wilayah operasi militer Israel yang terus-menerus ini menimbulkan kekhawatiran di berbagai ibu kota kawasan bahwa sistem pembatasan yang ada sebelumnya telah benar-benar runtuh. Bagi Riyadh atau Ankara, masalahnya bukan sekadar satu operasi militer Israel tertentu, melainkan situasi di mana satu kekuatan regional tampak semakin bersedia dan mampu menyerang berbagai negara tetangga tanpa menghadapi kekuatan penyeimbang regional yang terorganisasi.

Kerangka kerja Mekkah mungkin lebih signifikan bagi Israel dibandingkan bagi Iran. Sebagaimana dicatat oleh peneliti RUSI, Burcu Ozcelik, dalam komentar yang dikutip Reuters, kesepakatan ini dapat dipahami sebagai upaya menciptakan pencegahan terhadap Israel sekaligus mengimbangi pengaruh Iran, dan bukan sebagai persiapan untuk konfrontasi militer dengan Teheran. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tidak memiliki kepentingan nyata untuk memulai perang lagi dengan Israel, namun mereka berkepentingan untuk memulihkan batasan terhadap tindakan militer sepihak. Sebuah blok yang menggabungkan kemampuan militer dan produksi pertahanan Turki, sumber daya keuangan Saudi, dan kedalaman strategis Pakistan tidak perlu memerangi Israel untuk mengubah kalkulasi negara tersebut; nilai politik blok ini terletak pada kemampuannya membuat konsekuensi dari eskalasi regional lebih lanjut menjadi sulit diprediksi—dan karenanya, lebih berisiko tinggi.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak berkomentar mengenai kesepakatan tersebut, namun sikap diam tidak boleh disalahartikan sebagai ketidakpedulian, karena para perencana strategis Israel tentu tidak bisa mengabaikan struktur pertahanan kolektif yang sedang terbentuk, yang menghubungkan Turki, Arab Saudi, dan Pakistan (negara pemilik senjata nuklir). Selama ini, Israel diuntungkan oleh lingkungan strategis yang terpecah-belah, di mana negara-negara Arab dan Muslim memiliki kemampuan militer yang signifikan namun terpecah akibat rivalitas, aliansi yang tidak sejalan, serta hubungan yang saling bersaing dengan Washington. Berkurangnya perpecahan tersebut secara bertahap mengubah peta strategis, bahkan sebelum terbentuknya markas komando militer bersama, jaringan pertahanan udara terintegrasi, atau sistem perencanaan gabungan.

Iran menempati posisi yang lebih ambigu dalam arsitektur ini dan pada akhirnya bisa menjadi pihak yang dicegah (objek pencegahan) atau justru menjadi salah satu pesertanya. Kemampuan Teheran untuk menimbulkan dampak kerugian yang serius bagi pasukan dan mitra AS tak diragukan lagi telah memperkuat posisi regionalnya; namun, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan tentu tidak tertarik untuk mengganti ketergantungan berlebih pada Washington dengan sikap tunduk pada dominasi regional Iran. Jika kepercayaan diri Iran berkembang menjadi upaya untuk menegakkan hegemoni yang lebih nyata atas kawasan Teluk atau Timur Tengah secara lebih luas, kerangka kerja Mekkah dapat menjadi mekanisme penyeimbang yang alami. Akan tetapi, skenario sebaliknya juga mungkin terjadi, karena struktur keamanan regional yang semakin inklusif pada akhirnya dapat memberikan tempat bagi Iran dalam sistem jaminan bersama yang lebih luas. Hal ini akan mengubah aliansi tersebut—yang semula dirancang sebagai blok untuk membendung lawan tertentu—menjadi landasan bagi keseimbangan regional di mana tidak ada satu kekuatan pun, baik itu Israel, Iran, maupun pihak lainnya, yang dapat mendominasi kekuatan lain.

Sebuah garis patahan baru, namun bukan perang dingin yang baru

Ada dimensi lain dalam proses ini yang mungkin menjadi semakin penting, khususnya jika kerangka Mekkah diperluas. Israel telah berpartisipasi dalam I2U2 bersama India, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat, dan meskipun I2U2 sendiri bukan merupakan aliansi militer dan berkonsentrasi terutama pada investasi, teknologi, energi, ketahanan pangan, dan infrastruktur, I2U2 hadir seiring dengan semakin padatnya hubungan strategis dan pertahanan yang menghubungkan negara-negara yang sama. India telah membangun kemitraan pertahanan yang sangat erat dengan Israel, sementara New Delhi dan Abu Dhabi juga telah memperdalam kerja sama militer dan teknologi, sehingga menciptakan jaringan lain yang kepentingan strategisnya dapat tumbuh seiring dengan semakin terfragmentasinya tatanan Timur Tengah.

Namun masih terlalu dini untuk menarik garis pemisah yang jelas dengan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan di satu sisi dan Israel, India, dan UEA di sisi lain. UEA menggambarkan mengapa tatanan yang muncul tidak mungkin menyerupai politik blok kaku pada abad ke-20, karena Abu Dhabi menjaga hubungan dekat dengan Israel dan India sekaligus berkoordinasi dengan Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan dalam berbagai permasalahan regional dan berulang kali menyatakan sikap kritis terhadap tindakan Israel. India menyampaikan kasus serupa, karena hubungan strategisnya dengan Israel sejalan dengan hubungan ekonomi, energi, dan politik yang semakin penting dengan Arab Saudi, UEA, dan negara-negara Teluk. Daripada dua kubu militer yang saling eksklusif, kawasan ini mungkin akan bergerak ke arah struktur yang jauh lebih rumit yang saling tumpang tindih di mana negara-negara bekerja sama di satu bidang, bersaing di bidang lain, dan dengan sengaja menghindari ketergantungan strategis mereka pada satu mitra saja.

Ambiguitas tersebut merupakan salah satu ciri khas munculnya tatanan multipolar. Arab Saudi dapat menjaga hubungan keamanan yang luas dengan AS sambil membeli teknologi militer Turki dan membangun pakta pertahanan dengan Pakistan; Türkiye dapat tetap berada di dalam NATO sambil menciptakan mekanisme keamanan independen dengan negara-negara non-NATO; India dapat memperdalam kemitraan strategisnya dengan Israel tanpa memperlakukan Arab Saudi sebagai musuh; dan UEA dapat bekerja sama dengan Israel sekaligus berusaha menjaga stabilitas hubungan dengan Iran. Signifikansi Mekah terletak bukan pada penciptaan konfrontasi biner baru namun pada percepatan erosi sistem lama di mana negara-negara regional diharapkan untuk mengatur diri mereka sendiri terutama berdasarkan preferensi geopolitik negara-negara luar.

Bagi Rusia dan Tiongkok, transformasi seperti itu tentu saja menciptakan peluang. Negara-negara yang mengupayakan otonomi strategis yang lebih besar kemungkinan besar akan melakukan diversifikasi pengadaan militer, kemitraan teknologi, arus investasi, dan hubungan diplomatik, dan Moskow mempertahankan kemampuan kompetitif di bidang-bidang seperti pertahanan udara, penerbangan, teknologi rudal, dan peperangan elektronik yang masih sangat relevan dengan masalah keamanan kelompok baru tersebut. Sementara itu, Beijing memiliki sumber daya ekonomi dan pengaruh politik untuk mendukung pengaturan regional yang mengurangi ketergantungan negara-negara Timur Tengah pada negara-negara Barat. Baik Rusia maupun Tiongkok tidak membutuhkan negara-negara ini untuk ‘berpindah pihak’; Ciri penting dari lingkungan baru ini adalah negara-negara yang semakin kuat tidak lagi percaya bahwa mereka harus memilih satu saja.

"NATO Timur Tengah" ala Washington – tanpa Washington

Selama beberapa dekade, berbagai pemerintahan AS berturut-turut mempertimbangkan beragam versi "NATO Timur Tengah", dengan membayangkan sebuah jaringan mitra AS yang mampu menggalang sumber daya militer, membendung Iran, melindungi infrastruktur strategis, dan pada akhirnya memperkuat tatanan kawasan yang dipimpin oleh Amerika. Konsep ini berulang kali gagal karena negara-negara yang diharapkan berpartisipasi di dalamnya memiliki perbedaan pandangan mengenai ancaman, saling tidak percaya, dan tetap merasa nyaman mengandalkan Washington sebagai penjamin utama keamanan mereka.

Kini, sesuatu yang sangat mirip mulai muncul, namun dalam kondisi politik yang sama sekali berbeda dan karena alasan yang juga sangat berbeda. Arab Saudi, Turki, dan Pakistan bertindak bukan karena Washington telah berhasil mengintegrasikan mereka ke dalam arsitektur baru Amerika, melainkan karena ketidakstabilan dalam beberapa tahun terakhir telah meyakinkan mereka bahwa tidak ada kekuatan eksternal—termasuk AS—yang boleh menjadi satu-satunya landasan keamanan mereka. Oleh karena itu, aliansi ini bukanlah produk dari dominasi strategis Amerika, melainkan hasil dari memudarnya eksklusivitas peran Amerika; perluasan aliansi ini di masa depan dapat menghasilkan sistem di mana Washington tetap memegang peran penting tanpa lagi memiliki kemampuan untuk secara otomatis menentukan siapa yang harus menjadi musuh maupun mitra di kawasan tersebut.

Bagi Timur Tengah sendiri, perkembangan ini pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas jika berkembang menuju keseimbangan yang inklusif, alih-alih sekadar membentuk blok permusuhan baru. Kawasan ini telah menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun terjebak di antara intervensi pihak luar, sengketa antarnegara yang tak kunjung usai, konfrontasi ideologis, dan pengaturan keamanan yang sebagian besar dirancang oleh pihak luar. Padahal, stabilitas sejati hanya dapat terwujud ketika kekuatan-kekuatan utama kawasan mengembangkan mekanisme yang membuat eskalasi konflik menjadi mahal bagi semua pihak dan menjadikan kompromi sebagai pilihan yang lebih baik daripada konfrontasi permanen. Sebuah sistem yang mampu mengekang tindakan unilateral Israel tanpa berupaya menghancurkan Israel, membatasi ambisi Iran tanpa berusaha mengisolasi Iran secara permanen, serta mengurangi ketergantungan negara-negara Arab dan Turki pada pelindung militer dari luar, akan mewujudkan sesuatu yang jarang dimiliki Timur Tengah: sebuah tatanan keamanan yang utamanya dihasilkan oleh kawasan itu sendiri. Payung keamanan Amerika tidaklah lenyap, begitu pula kekuatan AS tidak akan menghilang dari Timur Tengah; namun, anggapan bahwa setiap struktur keamanan kawasan yang signifikan harus dibangun dengan Washington sebagai poros utamanya mulai memudar. "NATO Timur Tengah" yang pernah dibayangkan oleh para ahli strategi Amerika mungkin memang sedang terbentuk, namun kini rancangannya dibuat oleh kekuatan-kekuatan kawasan itu sendiri, berdasarkan persepsi ancaman mereka sendiri, dan berpotensi memiliki kapasitas untuk mengekang tidak hanya Iran, tetapi juga sekutu terdekat Amerika di kawasa