Oleh Yousef Ramazani

"Semua perusahaan komunikasi dan teknologi informasi lintas batas yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk perusahaan AS seperti Meta, Amazon, dan Microsoft yang mentransfer data pengguna Iran ke luar negeri melalui kabel-kabel ini, harus tunduk pada hukum Republik Islam Iran dan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran".

GTI-Setelah perang agresi AS-Israel terhadap Iran dan perampokan serta pembajakan maritim yang terjadi kemudian, Republik Islam dilaporkan bergerak untuk menegaskan hak kedaulatannya yang telah lama terpendam atas kabel internet bawah laut yang melintasi perairan Selat Hormuz.

Reorientasi strategis ini – sebagaimana dikonfirmasi oleh beberapa laporan – menjanjikan pendapatan tahunan ratusan juta dolar sekaligus secara fundamental membentuk kembali arsitektur hukum dan ekonomi transmisi data global.

Agresi militer tanpa provokasi terhadap Iran, yang dihentikan dengan gencatan senjata pada 8 April 2026, telah secara fundamental mengubah perhitungan strategis Teluk Persia.

Selama 40 hari agresi terhadap Iran, dimensi kedaulatan wilayah negara yang sebelumnya diabaikan muncul sebagai kerentanan kritis bagi ekonomi digital global.

Di bawah perairan Selat Hormuz, tempat laut teritorial Iran membentang sejauh 12 mil laut dan sepenuhnya tumpang tindih dengan yurisdiksi Oman, sehingga tidak ada laut lepas sama sekali, terdapat setidaknya lima sistem kabel serat optik bawah laut utama.

Kabel-kabel ini membawa sekitar 99 persen dari seluruh lalu lintas internet antarbenua dan diperkirakan 10 triliun dolar AS dalam transaksi keuangan harian.

Kini, setelah agresi yang terjadi di tengah perundingan nuklir, Iran bergerak untuk menjalankan otoritas kedaulatan penuh dan sahnya atas infrastruktur tersembunyi ini.

Rencana tersebut semakin berpusat pada model tata kelola komprehensif yang akan mencakup persyaratan izin, biaya transit, yurisdiksi hukum Iran atas perusahaan teknologi asing, dan kendali eksklusif Iran atas operasi pemeliharaan dan perbaikan kabel.

Dimensi Selat Hormuz yang Terlupakan

Selama beberapa dekade, wacana internasional seputar Selat Hormuz hampir secara eksklusif berfokus pada dimensi tradisional: kebebasan navigasi untuk kapal tanker minyak, keamanan aliran energi, dan rezim hukum yang mengatur lalu lintas kapal komersial dan militer.

Namun, kerangka berpikir yang sempit ini secara sistematis mengabaikan salah satu dimensi penting yang muncul dari koridor strategis ini: infrastruktur komunikasi serat optik dan kabel transmisi data bawah laut yang terletak di dasar laut perairan teritorial Iran.

Kabel-kabel ini, yang mencakup sistem-sistem utama seperti FALCON (milik Tata Communications dari India), sistem Gulf Bridge International (GBI), dan sistem TGN-Gulf, membentuk tulang punggung ekonomi digital, tidak hanya untuk kawasan Teluk Persia tetapi juga seluruh dunia.

Selat Hormuz mengangkut lalu lintas internet internasional, sinkronisasi pusat data cloud, jaringan pribadi virtual perusahaan, komunikasi suara melalui IP, dan – yang terpenting – transaksi perbankan dan keuangan internasional, termasuk pesan SWIFT.

Gangguan apa pun terhadap jalur komunikasi ini, baik akibat bencana alam, penambatan kapal, atau aksi militer, dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki hingga puluhan hingga ratusan juta dolar setiap hari.

Yang membuat masalah ini sangat signifikan bagi Iran adalah kenyataan hukum yang tak terbantahkan bahwa Selat Hormuz bukanlah, dan tidak pernah menjadi, perairan internasional.

Pengulangan frasa "perairan internasional" secara hati-hati oleh media dan lembaga pemikir Barat adalah bagian dari pertempuran kognitif dan hukum yang dirancang untuk mengurangi kedaulatan sah Republik Islam Iran atas salah satu jalur air terpenting di dunia.

Mengapa Selat Hormuz Merupakan Wilayah Iran?

Status hukum Selat Hormuz harus dipahami melalui geometri yang tepat dari hukum maritim internasional.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, setiap negara pantai berhak menentukan lebar laut teritorialnya hingga jarak maksimum 12 mil laut dari garis pangkalnya.

Iran belum pernah meratifikasi konvensi ini, tetapi konvensi ini berfungsi sebagai titik acuan untuk praktik internasional. Dalam jarak 12 mil ini, negara pantai menjalankan kedaulatan absolut atas kolom air, dasar laut, lapisan bawah tanah, dan bahkan ruang udara di atasnya.

Ini persis sama dengan kedaulatan yang dijalankannya atas wilayah ibu kotanya.

Republik Islam Iran telah menetapkan lebar laut teritorialnya di Teluk Persia dan Laut Oman sebesar 12 mil laut. Kerajaan Oman telah mengadopsi prosedur yang persis sama.

Selat Hormuz, pada titik tersempitnya antara pulau-pulau Iran dan pantai Oman, memiliki lebar sekitar 21 mil laut.

Ketika Iran memperluas laut teritorialnya sejauh 12 mil laut ke selatan dari pantai utaranya, dan Oman memperluas laut teritorialnya sejauh 12 mil laut ke utara dari Semenanjung Musandam, maka total perairan teritorial kedua negara tersebut adalah 24 mil laut.

Ini melebihi total lebar selat di titik tersebut sebanyak tiga mil laut.

Hasilnya secara geometris tidak dapat dihindari: laut teritorial Iran dan Oman bertabrakan dan tumpang tindih di tengah Selat Hormuz.

Tidak ada setetes air pun di titik tersempit selat dan jalur pelayaran utamanya yang secara hukum dapat diklasifikasikan sebagai laut lepas atau bahkan sebagai zona ekonomi eksklusif.

Setiap kapal, kapal selam, atau kabel yang melewati titik ini secara hukum melewati wilayah kedaulatan Republik Islam Iran.

Pada realitas geometris ini harus ditambahkan kekuatan klarifikasi Pasal 34 Konvensi Hukum Laut.

Artikel tersebut menyatakan secara tegas bahwa rezim pelayaran melalui selat yang digunakan untuk navigasi internasional sama sekali tidak memengaruhi status hukum perairan yang membentuk selat tersebut.

Hal itu juga tidak memengaruhi pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi oleh negara-negara yang berbatasan atas perairan tersebut, wilayah udaranya, dasar lautnya, dan lapisan bawah tanahnya.

Komunitas internasional hanya memiliki hak untuk melintasi perairan tersebut berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Iran. Hak lintas ini terbatas pada pergerakan kapal dan pesawat terbang yang cepat dan berkelanjutan.

Hak ini tidak mencakup pemasangan infrastruktur tetap seperti kabel internet atau pipa energi di dasar laut.

Kedaulatan atas dasar laut, untuk pemasangan kabel komunikasi, pipa energi, dan melakukan penelitian, sepenuhnya tetap menjadi hak eksklusif Republik Islam Iran.

Nilai dari apa yang melewati perairan Iran

Signifikansi ekonomi dari kabel-kabel yang melintasi Selat Hormuz sangat mencengangkan.

Menurut data dari basis data TeleGeography yang diperbarui hingga Januari 2026, sistem kabel utama yang melintasi selat tersebut membentuk jaringan kompleks yang menghubungkan negara-negara Teluk Persia ke jaringan global yang mencakup Eropa, India, dan Asia Timur.

Sistem-sistem ini tidak hanya membawa lalu lintas internet publik tetapi juga aliran data yang paling sensitif dan berharga dalam ekonomi global.

Penyedia konten global yang dikenal sebagai hyperscaler, perusahaan-perusahaan termasuk Google, Microsoft, Amazon, dan Meta, menggunakan kabel serat optik ini untuk menghubungkan node lokal mereka ke inti jaringan global mereka.

Lalu lintas yang dibawa perusahaan-perusahaan ini terutama terdiri dari sinkronisasi pusat data cloud, termasuk salinan real-time dari basis data terdistribusi, migrasi mesin virtual, lalu lintas antarmuka pemrograman aplikasi internal, dan konten yang dihasilkan pengguna.

Dalam arsitektur komputasi awan, menjaga stabilitas dan keandalan pada tingkat uptime 99,999 persen, yang dikenal sebagai standar "lima sembilan", merupakan persyaratan wajib dalam perjanjian tingkat layanan.

Alih-alih membeli bandwidth dalam jumlah kecil, perusahaan-perusahaan ini menyewa kapasitas gelap jangka panjang atau membeli hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan kabel bawah laut selama periode 15 hingga 25 tahun, menjaga latensi jaringan dalam kisaran milidetik.

Operator telekomunikasi Level 1 dan Level 2, termasuk Etisalat dari UEA, Ooredoo dari Qatar dan Oman, Perusahaan Infrastruktur Telekomunikasi Iran, dan STC dari Arab Saudi, bertanggung jawab untuk mengangkut lalu lintas internet internasional.

Lalu lintas ini mencakup informasi perutean Border Gateway Protocol, jaringan pribadi virtual perusahaan, lalu lintas roaming seluler internasional, dan paket suara berbasis jaringan.

Operator-operator ini adalah gerbang menuju internet untuk negara-negara di kawasan ini, menerima kapasitas terabit per detik dari kabel bawah laut di Selat Hormuz dan kemudian mendistribusikannya ke operator yang lebih kecil dan pengguna akhir.

Kabel-kabel ini membentuk tulang punggung ekonomi digital negara-negara Teluk Persia, menciptakan ketergantungan hampir total pada konektivitas ke jaringan global.

Yang terpenting, lembaga keuangan global dan jaringan distribusi konten, termasuk Akamai, Cloudflare, dan jaringan pesan keuangan SWIFT, bergantung pada kabel-kabel ini.

Pesan penyelesaian bank dan transaksi frekuensi tinggi memerlukan jalur khusus, terenkripsi, latensi rendah dengan variabilitas sinyal minimal.

Dalam perdagangan pasar saham global, penundaan bahkan satu milidetik dapat mengakibatkan kerugian jutaan dolar. Kabel bawah laut adalah media fisik yang paling aman, tercepat, dan paling andal untuk mengangkut transaksi keuangan antarbenua yang sensitif ini.

Menurut laporan analitis dari lembaga think tank Inggris dan data transaksi dari jaringan pembayaran internasional, termasuk SWIFT dan Sistem Pembayaran Dolar Antar Bank Sentral CHIPS, kabel bawah laut membawa lebih dari 10 triliun dolar AS dalam transaksi keuangan setiap harinya.

Angka kolosal ini mewakili penyelesaian bank, transaksi pasar saham, operasi valuta asing, dan semua aktivitas keuangan yang menjadi denyut nadi ekonomi global.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menegaskan dalam Laporan Ekonomi Digital tahunannya bahwa lebih dari 99 persen dari seluruh lalu lintas data internasional ditransmisikan melalui jaringan kabel ini.

Di tingkat regional, pasar broadband internasional Asia Barat, yang mana Selat Hormuz berfungsi sebagai jalur utama, bernilai beberapa miliar dolar setiap tahunnya.

Nilai ini berasal dari penjualan kapasitas secara massal oleh pemilik kabel seperti FALCON, GBI, dan TGN-Gulf kepada operator telekomunikasi nasional.

Namun, kerusakan yang disebabkan oleh gangguan atau pemadaman total di jalur strategis ini jauh lebih besar daripada pendapatan langsung dari pasar ini.

Pemodelan berdasarkan studi tentang pemadaman kabel transatlantik memperkirakan bahwa gangguan kabel selama lima hari melalui Selat Hormuz dapat menimbulkan kerugian puluhan hingga ratusan juta dolar setiap hari bagi perekonomian gabungan negara-negara Teluk Persia.

Kegagalan Alternatif

Menanggapi pernyataan Iran tentang hak kedaulatannya, beberapa analis Barat telah menyarankan bahwa rute atau teknologi alternatif dapat melewati Selat Hormuz.

Namun, kenyataan teknisnya tidak menawarkan alternatif yang cepat dan andal.

Konstelasi satelit orbit rendah Bumi (LEO) generasi berikutnya seperti Starlink menawarkan latensi yang lebih rendah daripada kabel serat optik untuk jarak yang sangat jauh, karena laser di ruang angkasa bergerak dengan kecepatan cahaya sebenarnya sementara cahaya dalam serat kaca bergerak sekitar dua pertiga dari kecepatan tersebut.

Namun, sementara satu kabel bawah laut dapat membawa terabit data per detik, seluruh konstelasi satelit menawarkan bandwidth yang diukur dalam gigabit.

Satelit belum dapat menangani permintaan bandwidth besar-besaran untuk pelatihan kecerdasan buatan, streaming definisi tinggi untuk jutaan pengguna, atau pencadangan cloud. Menurut penilaian para ahli industri, satelit merupakan solusi khusus yang tidak dapat diskalakan untuk jutaan pengguna.

Koridor darat merupakan alternatif paling praktis, dengan kabel darat besar yang membentang melalui Irak ke Turki atau melalui Suriah ke Mediterania.

Proyek-proyek ambisius seperti SilkLink Arab Saudi dan FiG Qatar sedang berlangsung. Namun, rute-rute ini harus melintasi wilayah yang dilanda perang, termasuk Suriah dan Irak, di mana perang yang didukung Barat sebelumnya telah menghancurkan infrastruktur serupa dan di mana milisi lokal dan pemerintah yang tidak stabil tetap mampu melakukan penyitaan, pemungutan pajak, atau sabotase.

Ini bukanlah alternatif yang damai; mereka hanya menukar satu set kerentanan dengan set kerentanan lainnya. Sistem optik ruang bebas yang menggunakan laser yang ditransmisikan melalui udara atau vakum sama sekali bukan solusi untuk Selat Hormuz.

Sistem semacam itu sangat rentan terhadap gangguan cuaca, termasuk kabut dan badai pasir yang umum terjadi di Teluk Persia, dan memiliki jangkauan terbatas kurang dari 50 kilometer.

Kesimpulannya jelas: tidak ada satu pun alternatif yang sekaligus cepat, berkapasitas tinggi, dan aman. Selat Hormuz tetap menjadi titik hambatan yang tak tergantikan untuk komunikasi digital global.

Rezim Perbaikan dan Peran Penting Iran

Pemeliharaan dan perbaikan kabel bawah laut di Selat Hormuz menghadirkan dimensi lain dari otoritas kedaulatan Iran.

Menurut dokumen teknis dan laporan kinerja Komite Perlindungan Kabel Internasional, proses perbaikan untuk kabel yang putus total mengikuti urutan yang sudah mapan: penentuan lokasi kerusakan menggunakan alat reflektometer domain waktu optik, pengajuan izin navigasi berdasarkan hukum internasional, dan pengiriman kapal perbaikan kabel.

Proses pengiriman kapal, pengambilan kedua ujung kabel dari dasar laut, penyambungan kembali, dan pengembalian kabel ke dasar laut biasanya membutuhkan waktu antara 7 hingga 30 hari, tergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan kapal perbaikan.

Khususnya di Selat Hormuz, volume lalu lintas maritim yang sangat tinggi membutuhkan koordinasi lalu lintas yang intensif selama operasi pemasangan dan perbaikan kabel.

Dalam kondisi normal dengan kerja sama penuh dari negara-negara yang menjalankan kedaulatan atas selat tersebut, proses perbaikan diperkirakan akan memakan waktu hingga 45 hari.

Namun, selama agresi gabungan AS-Israel baru-baru ini, kontraktor pemasangan kabel utama, termasuk Alcatel Submarine Networks, menyatakan keadaan kahar (force majeure) pada operasi di Teluk Persia, menghentikan pemasangan baru dan pemeliharaan sistem yang ada.

Proyek kabel senilai miliaran dolar ditangguhkan atau ditinggalkan, dengan beberapa proyek dilaporkan telah selesai 90 persen sebelum pekerjaan dihentikan.

Mengingat Selat Hormuz seluruhnya berada di dalam perairan teritorial Iran, kesimpulan logisnya tak terelakkan: perusahaan pengguna yang kabelnya melintasi wilayah kedaulatan Iran harus membuat kontrak untuk perbaikan dan pemeliharaan kabel secara eksklusif dengan perusahaan Iran, khususnya perusahaan yang lebih dari 50 persen sahamnya dimiliki oleh entitas Iran dan beroperasi sepenuhnya di bawah hukum Republik Islam Iran.

Ini bukan masalah pilihan politik, tetapi kebutuhan hukum yang timbul dari fakta yang tak terbantahkan bahwa kapal asing, termasuk kapal perbaikan kabel, tidak dapat beroperasi di perairan teritorial Iran tanpa izin Iran.

Pengakuan global atas realitas baru

Media dunia telah memperhatikan inisiatif kedaulatan digital Iran. Media India, termasuk ABP Live dan Economic Times, telah memperingatkan bahwa sebagian besar internet India melewati Teluk Persia dan Selat Hormuz, dan bahwa gangguan apa pun pada jalur ini dapat mengganggu layanan online, perbankan digital, dan komunikasi, sehingga menekan ekonomi digital negara-negara, termasuk India.

Media Rusia, AIA Daily, melaporkan bahwa Iran secara efektif telah menyampaikan pesan bahwa mereka memiliki akses fisik ke jalur-jalur vital internet global, menekankan bahwa setidaknya tujuh kabel internet utama melewati Selat Hormuz dan berfungsi sebagai tulang punggung e-commerce, layanan cloud, dan komunikasi internasional.

Media Asia, termasuk Asia Business Daily Korea dan Asia Times berbahasa Inggris, telah menggambarkan Selat Hormuz sebagai salah satu hambatan internet terpenting di dunia.

Asia Times menulis bahwa infrastruktur data dan kabel serat optik telah menjadi bagian dari persamaan pencegahan di kawasan tersebut, memperingatkan bahwa serangan terhadap kabel dapat mengganggu ekonomi global tanpa menembakkan rudal, dan bahwa perang di masa depan mungkin terjadi di dasar laut dan di atas kabel data daripada di medan perang tradisional.

Media Barat juga mengakui kerentanan tersebut. Reuters melaporkan dalam sebuah artikel bahwa peringatan Iran tentang kerentanan kabel bawah laut telah menimbulkan kekhawatiran, menekankan bahwa beberapa kabel serat optik penting terletak di Selat Hormuz yang menghubungkan negara-negara di Asia, Teluk Persia, dan Eropa, dan bahwa kerusakan apa pun di area ini akan mengganggu layanan cloud, komunikasi online, dan ekonomi digital.

Washington Post memperingatkan bahwa kabel bawah laut telah menjadi salah satu bagian paling rentan dari ekonomi digital dunia, dengan pemerintah Barat khawatir bahwa kabel bawah laut dapat digunakan sebagai alat tekanan strategis.

Surat kabar Prancis Le Monde menulis bahwa agresi gabungan AS-Israel terhadap Iran telah menempatkan infrastruktur, termasuk kabel bawah laut, pusat data, dan jaringan komputasi awan di bawah tekanan simultan dari krisis geopolitik dan keamanan.

Tiga Langkah Praktis

Berdasarkan faktor hukum, teknis, dan ekonomi, Republik Islam Iran dapat menerapkan tiga langkah praktis untuk menghasilkan pendapatan tahunan ratusan juta dolar dari kabel internet Selat Hormuz sambil tetap menjalankan hak kepemilikan penuhnya.

Pertama, semua perusahaan yang ingin menggunakan infrastruktur ini harus mendapatkan lisensi awal dari otoritas Iran, dan karena lisensi ini harus diperbarui setiap tahun, perusahaan-perusahaan ini harus membayar semua jumlah yang belum dibayar secara berkala.

Model biaya dapat mengambil contoh dari preseden internasional, termasuk model Mesir yang berbasis pada penyediaan layanan eksklusif, model Singapura yang berbasis pada pembuatan kebijakan dan perizinan administratif, model birokrasi Indonesia yang berbasis pada izin dan koridor, dan model Rusia yang berbasis pada kontrol strategis dan partisipasi negara.

Mesir, misalnya, memperoleh pendapatan antara 250 juta dan 400 juta dolar AS setiap tahunnya hanya dari infrastruktur kabel bawah laut, yang mewakili 15 hingga 20 persen dari total pendapatan operasional Perusahaan Telekomunikasi Mesir.

Kedua, semua perusahaan komunikasi dan teknologi informasi lintas batas yang beroperasi di wilayah tersebut, termasuk perusahaan AS seperti Meta, Amazon, dan Microsoft yang mentransfer data pengguna Iran ke luar negeri melalui kabel-kabel ini, harus tunduk pada hukum Republik Islam Iran dan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran.

Dengan aktivitas resmi perusahaan-perusahaan ini dan kerja sama mereka dengan pihak Iran, tidak akan ada lagi kebutuhan untuk penyaringan atau pemblokiran platform mereka.

Ketiga, karena Selat Hormuz sepenuhnya merupakan bagian dari wilayah Iran, perusahaan pengguna harus membuat kontrak untuk perbaikan dan pemeliharaan kabel secara eksklusif dengan perusahaan Iran, artinya perusahaan yang dimiliki lebih dari 50 persen oleh pihak Iran dan beroperasi sepenuhnya di bawah hukum Republik Islam Iran.

Hasil dari seluruh kerangka kerja ini akan mengalir ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, khususnya ke Dana Pengembangan Serat Optik, dan akan digunakan untuk menciptakan dan meningkatkan infrastruktur teknologi informasi negara.

Ref; Presstv