MERATIFIKASI STATUTA ROMA: ANTARA KEADILAN YANG DICITA-CITAKAN INDONESIA DAN REALITAS POLITIK INTERNASIONAL

“Meratifikasi Statuta Roma justru berisiko menciptakan ketidakadilan baru bagi Indonesia, terutama bagi institusi militer dan tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan nasional. Kedaulatan negara, stabilitas politik dalam negeri, dan fleksibilitas kebijakan luar negeri adalah alasan yang cukup—dan sah—untuk menolak ratifikasi. Indonesia dapat menjadi pendukung keadilan internasional tanpa harus menjadi pihak dalam sebuah lembaga yang belum terbukti adil dan independen”.

 

GTI-Gagasan bahwa pelaku kejahatan berat—genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang—harus dihukum adalah prinsip yang hampir tidak terbantahkan. Tidak ada negara beradab yang dengan sengaja membiarkan pelanggaran hak asasi manusia paling serius berlalu tanpa pertanggungjawaban. Namun, komitmen terhadap prinsip penghukuman tersebut tidak otomatis berarti bahwa Indonesia harus menyerahkan yurisdiksinya kepada Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) melalui ratifikasi Statuta Roma 1998.

 

Artikel ini berargumen bahwa Indonesia tidak perlu—dan sebaiknya tidak—meratifikasi Statuta Roma. Argumen ini bertumpu pada dua pilar: pertama, keyakinan bahwa penjahat harus dihukum tetap dapat diwujudkan melalui mekanisme nasional; kedua, ICC sebagai lembaga pengadilan internasional tidak dapat diandalkan untuk bersikap adil dan independen karena rentan terhadap intervensi negara-negara adidaya (superpower). Dengan kata lain, mendukung impunitas bukanlah pilihan Indonesia; yang ditolak adalah menyerahkan kedaulatan kepada lembaga yang secara struktural dan politis rentan terhadap dinamika geopolitik yang labil, seperti kasus Rodrigo Duterte dan Muammar Gaddafi.

 

Bagaimana mungkin Rodrigo Duterte (Mantan Presiden Filipina) pahlawan anti narkoba menghadapi surat perintah penangkapan/proses dari ICC terkait kebijakan perang melawan narkoba (cracks down on drug war).

 

Bagaimana mungkin Muammar Gaddafi (Mantan pemimpin Libya), pahlawan yang membawa Libya jadi termakmur di Afrika menghadapi surat perintah penangkapan pada 2011 oleh ICC. Negaranya di invasi oleh NATO, dan Gaddafi dibunuh secara ilegal pada Oktober 2011.

 

Pilar Pertama: Penjahat Harus Dihukum, Tetapi Lewat Mekanisme yang Sah dan Berdaulat

 

Pertama-tama perlu ditegaskan: argumen menolak ratifikasi bukanlah argumen membela impunitas. Indonesia memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengadili pelaku kejahatan berat. Namun, penghukuman tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, akuntabel, dan sesuai dengan kedaulatan nasional.

 

Indonesia telah membangun kerangka hukum nasional yang memadai: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, keberadaan Komnas HAM, serta berbagai instrumen hukum domestik lainnya. Mekanisme ini secara formal mampu menangani genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Perdebatan seharusnya diarahkan pada penguatan mekanisme nasional tersebut—bukan pada penyerahan kewenangan peradilan kepada lembaga eksternal.

 

Lebih jauh, ratifikasi Statuta Roma berarti mengakui yurisdiksi ICC yang dapat melakukan intervensi apabila menilai pengadilan nasional "tidak mau atau tidak mampu" menyelidiki suatu kejahatan. Prinsip komplementaritas ini, dalam praktiknya, memberikan hak kepada ICC untuk menilai sendiri kualitas sistem peradilan suatu negara berdaulat. Indonesia secara tradisional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri. Menyerahkan sebagian kekuasaan peradilan kepada lembaga internasional berarti melemahkan kedaulatan negara. Pejabat resmi Indonesia pernah menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak membutuhkan "lembaga eksternal yang mencampuri urusan dalam negeri."

 

Kekhawatiran lain yang konkret adalah risiko penuntutan terhadap militer dan tokoh yang di dalam negeri dianggap sebagai pahlawan atau patriot. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pernah menyoroti bahwa negara belum siap menghadapi situasi di mana orang-orang yang dianggap pahlawan nasional—terutama anggota militer—kemudian dikualifikasikan sebagai penjahat di Den Haag. Kekhawatiran ini berkaitan dengan kasus-kasus yang mungkin terkait konflik di Timor Timur, Aceh, Papua, dan peristiwa masa lalu lainnya. Meskipun Statuta Roma menganut prinsip non-retroaktif, risiko tersebut tetap dipandang tidak dapat diterima secara politik dan sosial.

 

Selain itu, proses ratifikasi berulang kali tertunda karena tidak tercapainya kesepakatan internal antara pemerintah sipil dan militer (TNI). Institusi militer secara tradisional khawatir terhadap perluasan yurisdiksi eksternal atas tindakan mereka. Ketidakadaan konsensus internal ini bukan sekadar hambatan teknis, melainkan cerminan bahwa ratifikasi belum menjadi kebutuhan nasional yang mendesak.

 

Pilar Kedua: ICC Tidak Dapat Adil dan Independen karena Intervensi Superpower

 

Argumen yang lebih fundamental adalah bahwa ICC, sebagai lembaga pengadilan internasional, tidak dapat dijamin bersikap adil dan independen. Sejarah dan struktur politik global menunjukkan bahwa lembaga ini rentan terhadap intervensi dan tekanan negara-negara adidaya.

 

Pertama, ICC sering dituduh bersifat selektif dan dipengaruhi kepentingan politik. Kritik ini bukanlah kritik khas Indonesia semata—Amerika Serikat, Tiongkok, India, Rusia, dan banyak negara lain juga menolak atau tidak meratifikasi Statuta Roma dengan alasan serupa. Fakta bahwa negara-negara besar tersebut—yang justru memiliki kapasitas militer dan politik terbesar di dunia—berada di luar yurisdiksi ICC menunjukkan adanya asimetri yang mendasar: ICC dapat menuntut pemimpin dari negara kecil atau menengah, tetapi hampir mustahil menjangkau aktor dari negara adidaya yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.

 

Kedua, Statuta Roma sendiri memberikan peran politik yang signifikan kepada Dewan Keamanan PBB—sebuah badan yang komposisinya mencerminkan kekuatan paska-Perang Dunia II, bukan keadilan universal. Dewan Keamanan dapat merujuk suatu kasus kepada ICC (Pasal 13(b)) dan dapat menunda penyelidikan atau penuntutan selama dua belas bulan yang dapat diperpanjang (Pasal 16). Mekanisme ini membuka ruang bagi intervensi politik negara-negara superpower dalam proses peradilan yang seharusnya independen. Negara yang memiliki hak veto dapat melindungi sekutunya sekaligus mendorong penuntutan terhadap pihak yang dianggap lawan. Dengan struktur seperti ini, klaim bahwa ICC adalah lembaga yang adil dan independen menjadi sulit dipertahankan.

 

Ketiga, dalam praktiknya, ICC telah menghadapi tuduhan bahwa penuntutannya tidak proporsional—terlalu fokus pada kejahatan di Afrika, sementara kejahatan yang dilakukan oleh negara-negara kuat atau sekutunya kurang mendapat perhatian. Pola ini memperkuat kesimpulan bahwa keadilan internasional, sebagaimana dijalankan ICC, tidak berjalan dalam ruang hampa politik. Ratifikasi berpotensi membuat Indonesia rentan terhadap kasus yang diinisiasi berdasarkan motif politik, terutama mengingat sejarah konflik internal yang kompleks dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

 

Jika tujuan ratifikasi adalah memastikan penjahat dihukum, maka menyerahkan urusan tersebut kepada lembaga yang secara struktural dapat diintervensi superpower justru berisiko menghasilkan ketidakadilan baru: penuntutan yang selektif, politis, dan tidak setara. Keadilan yang bergantung pada konstelasi kekuasaan global bukanlah keadilan yang sesungguhnya.

 

Menjaga Fleksibilitas Kebijakan Luar Negeri

 

Selain alasan yuridis dan politis di atas, tidak meratifikasi Statuta Roma memberikan Indonesia fleksibilitas maksimal dalam politik luar negeri. Tanpa terikat kewajiban bekerja sama dengan ICC—termasuk kemungkinan penyerahan warga negara—Indonesia dapat bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri. Pada saat yang sama, Indonesia tetap dapat mendukung keputusan-keputusan tertentu ICC yang sejalan dengan posisinya, misalnya terkait Palestina, tanpa harus menerima yurisdiksi penuh lembaga tersebut. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk mendukung keadilan internasional secara selektif dan sesuai prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, tanpa kehilangan kedaulatan.

 

Kesimpulan

 

Indonesia tidak perlu meratifikasi Statuta Roma. Penolakan ratifikasi bukan berarti membiarkan penjahat bebas berkeliaran—Indonesia tetap terikat pada kewajiban moral dan hukum untuk menghukum pelaku kejahatan berat melalui mekanisme nasional yang telah tersedia dan terus diperkuat. Namun, menyerahkan yurisdiksi kepada ICC berarti mengakui otoritas lembaga yang secara struktural tidak dapat menjamin keadilan dan independensi, karena rentan terhadap intervensi dan selektivitas negara-negara adidaya.

 

Dalam kondisi demikian, meratifikasi Statuta Roma justru berisiko menciptakan ketidakadilan baru bagi Indonesia, terutama bagi institusi militer dan tokoh-tokoh yang dianggap pahlawan nasional. Kedaulatan negara, stabilitas politik dalam negeri, dan fleksibilitas kebijakan luar negeri adalah alasan yang cukup—dan sah—untuk menolak ratifikasi. Indonesia dapat menjadi pendukung keadilan internasional tanpa harus menjadi pihak dalam sebuah lembaga yang belum terbukti adil dan independen.